COP31 Dinilai Berpotensi Jadi Dagelan Politik, Dadang: Bumi Tak Butuh Omon-Omon

INILAHKORAN.ID - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026, menuai kritik. 

Forum yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas penyelamatan bumi itu dinilai berisiko hanya menjadi panggung retorika politik global jika berbagai komitmen tidak diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Jawa Barat Dadang Sudardja mempertanyakan keseriusan negara-negara dunia dalam menghadapi krisis iklim. Sebab, di tengah berbagai deklarasi dan janji pengurangan emisi, kerusakan lingkungan, deforestasi, hingga ketergantungan terhadap energi fosil masih terus berlangsung.

“Pertanyaannya sederhana, apakah dunia benar-benar sedang menyelamatkan bumi, atau justru sedang mempertontonkan sebuah dagelan politik global,” kata Dadang kepada INILAHKORAN.ID, Minggu (15/11/2026).

Direktur Yayasan Sahabat Nusantara itu pun menjelaskan, COP31 memang menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim. Namun, di balik optimisme yang disampaikan para delegasi, masih terdapat pertentangan kepentingan yang mendasar.

Negara-negara berbicara tentang pengurangan emisi, tetapi ketergantungan terhadap energi fosil belum benar-benar ditinggalkan. Sementara negara maju menyerukan solidaritas global, persoalan pembiayaan iklim bagi negara berkembang masih menjadi perdebatan.

Bahkan, dinamika pekan pertama COP31 memperlihatkan perbedaan agenda antarnegara. Sebagian mendorong elektrifikasi, negara berkembang menuntut dukungan pembiayaan iklim, sedangkan negara produsen energi fosil tetap mempertahankan kepentingan minyak, gas, dan batu bara.

“Inilah paradoks diplomasi iklim. Semua pihak mengaku ingin menyelamatkan bumi, tetapi tidak semua bersedia mengubah kepentingan dan cara pandangnya terhadap pembangunan,” ujarnya.

Dia menegaskan, persoalannya bukan pada penting atau tidaknya COP sebagai forum internasional. Forum tersebut tetap dibutuhkan untuk membangun kesepakatan dan memperkuat tanggung jawab bersama.

Namun, kesepakatan internasional akan kehilangan makna apabila tidak diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan dan tindakan konkret.

Dia menyinggung pernyataan Presiden Sidang Umum PBB Khalilur Rahman dalam pembukaan COP31 pada 11 November 2026, bahwa pidato tidak akan mendinginkan bumi. Dunia membutuhkan keputusan dan pelaksanaan, bukan sekadar pernyataan politik.

Bagi Dadang, krisis iklim sudah bukan ancaman masa depan. Dampaknya telah dirasakan masyarakat melalui kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, krisis air, hingga gagal panen.

Untuk itu, keberhasilan COP31 semestinya tidak diukur dari banyaknya negara yang hadir, kemegahan paviliun, atau panjangnya pidato para pemimpin dunia.

"Ukurannya adalah seberapa jauh emisi benar-benar dikurangi, ekosistem dipulihkan, masyarakat dilindungi, dan keadilan iklim diwujudkan," katanya.

Dadang juga mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam kebanggaan diplomasi internasional tanpa pembenahan serius di dalam negeri.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan tropis, lahan gambut, mangrove, dan keanekaragaman hayati yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab ekologis yang tidak kecil.

Komitmen pemerintah mengenai perlindungan hutan, penguatan perhutanan sosial, pengembangan energi surya, hingga target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat patut diapresiasi.

Namun, menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas.

Dia mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan perlindungan hutan tidak berhenti sebatas target dan angka, sementara kerusakan ekosistem, konflik penguasaan lahan, serta ekspansi kegiatan ekonomi yang berisiko terhadap lingkungan masih menjadi persoalan.

Selain itu, transisi energi harus benar-benar mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, bukan sekadar menjadi jargon pembangunan.

Dadang juga menyoroti data pemberitaan internasional yang menyebut kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah memengaruhi sekitar 202.000 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.

"Jangan sampai Indonesia fasih berbicara tentang penyelamatan hutan di panggung internasional, tetapi kehilangan keberanian untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan di rumah sendiri," tegasnya.

Lebih jauh, pegiat lingkungan, kebencanaan, dan kemanusiaan itu menilai persoalan krisis iklim tidak semata-mata berkaitan dengan kebijakan lingkungan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni krisis moralitas dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pembangunan.

Menurutnya, ketika alam hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, hutan dihitung berdasarkan nilai kayunya, sungai dinilai dari potensi pemanfaatannya, dan tanah semata-mata diperlakukan sebagai objek investasi, maka hubungan manusia dengan alam telah kehilangan dimensi etika dan tanggung jawab.

Padahal, lingkungan hidup merupakan ruang kehidupan yang menjadi dasar keberlangsungan manusia dan seluruh makhluk hidup.

Kekuasaan seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi kehidupan, bukan memberikan legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

"Kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya pandai menyampaikan visi, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk mengambil keputusan yang benar, sekalipun keputusan tersebut berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang kuat," tuturnya.

Dadang mengingatkan, Indonesia sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kedua ketentuan tersebut semestinya menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Penguasaan negara, kata Dadang, tidak boleh hanya dimaknai sebagai kewenangan memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam. Negara juga memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaannya memberikan manfaat yang adil, melindungi ekosistem, dan menjamin hak masyarakat.

Jika pembangunan justru melahirkan ketimpangan, merusak lingkungan, mempersempit ruang hidup masyarakat, serta mengancam keselamatan generasi mendatang, maka pelaksanaan amanat konstitusi patut dipertanyakan.

Dadang berharap COP31 menghasilkan keputusan yang lebih berani, terukur, dan berpihak pada keselamatan bumi serta masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Menurutnya, penyelamatan bumi membutuhkan keberanian menghentikan perusakan ekosistem, mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, mempercepat transisi energi berkeadilan, serta melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

Pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan juga harus diperjelas. Pihak yang merusak lingkungan harus bertanggung jawab, termasuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Bagi Dadang, penyelamatan bumi bukan sekadar agenda diplomasi internasional, melainkan tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan konstitusional.

"Kita tidak sedang mewariskan bumi kepada generasi berikutnya sebagai milik yang boleh dihabiskan. Kita sedang meminjamnya dari anak cucu yang berhak menikmati kehidupan yang layak," katanya.

Dia pun mengingatkan agar dunia tidak terus menjadikan krisis iklim sebagai panggung pertunjukan politik.

"Bumi tidak membutuhkan lebih banyak pidato, deklarasi, dan omon-omon. Bumi membutuhkan tindakan nyata, keberanian politik, integritas kekuasaan, dan keteladanan moral," tandasnya.

Jika tidak, kata Dadang, COP demi COP hanya akan menjadi dagelan politik global, sementara bumi dan manusia terus membayar mahal akibat ketidakseriusan para pemimpinnya.