Hasrat Pilkada Dini Ngatiyana-Adhitia, Pengamat: Mulai Ganggu Kinerja Cimahi

INILAHKORAN.ID - Manuver Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang kini dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Cimahi memantik dinamika politik lokal yang tak terprediksi. 

Sebelumnya, Ngatiyana merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pergantian haluan politik ini beriringan dengan kesiapan Partai Gerindra yang telah menetapkan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira sebagai calon Wali Kota untuk Pilkada 2029 mendatang. 

Hasilnya, kedua figur pemimpin tertinggi di Cimahi ini kini memiliki modal politik yang hampir setara dan masing-masing memiliki basis pendukung yang kuat, sebuah situasi yang menurut pengamat pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha terlalu dini terjadi di tengah masa jabatan yang baru berjalan dua tahun.

Menurutnya, perubahan posisi politik ini mulai terlihat dari perubahan pola kehadiran kedua pemimpin. Jika di awal masa jabatan keduanya selalu tampak bersama dalam setiap kegiatan publik, belakangan ini warga mulai menyadari keduanya jarang terlihat bersamaan. 

"Dalam sejumlah kunjungan lapangan maupun sidak pembangunan, sering kali hanya salah satu yang hadir," kata Arlan saat ditemui, Kamis (15/10/2026).

Arlan menyebut, kesan terpisah ini memunculkan spekulasi publik adanya keretakan hubungan kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

Dia menegaskan, meskipun belum bisa disebut sebagai perpecahan terbuka, situasi ini tidak wajar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan. 

"Terlalu dini. Harusnya Pak Ngatiyana dan Pak Adit tetap solid untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang banyak sekali di Cimahi," ujarnya. 

Risiko terbesarnya, ungkap Arlan, birokrasi ikut terpengaruh, pejabat mulai ragu mengambil keputusan dan energi pemerintahan teralihkan dari urusan warga ke urusan politik elektoral.

Kondisi ini dianggap semakin berat di tengah tekanan anggaran yang dialami pemerintah daerah pasca pemangkasan dana dari pusat. 

"Justru di saat seluruh energi kepala daerah dibutuhkan untuk mencari solusi kreatif guna menjaga keberlangsungan program pelayanan publik, polarisasi politik justru melemahkan sinergi yang dibutuhkan," bebernya.

Arlan menilai progres pembangunan sejauh ini berjalan namun belum optimal, beberapa proyek unggulan berjalan berkat dorongan pemerintah provinsi, sementara sejumlah masalah mendasar seperti penanganan pasca-bencana padi coklat, mitigasi banjir, dan penyelesaian kemacetan di titik strategis masih menuntut perhatian bersama. 

"Polarisasi partai politik yang terjadi terlalu dini berbahaya karena akhirnya semua punya agenda masing-masing untuk membangun elektabilitas, bukan untuk menyelesaikan masalah warga," tegasnya. 

Arlan berharap kedua pemimpin dapat menempatkan kepentingan warga di atas segalanya, karena Pilkada 2029 masih jauh, tetapi kebutuhan warga Cimahi menuntut penyelesaian hari ini.