Gibran, Dinasti Jokowi, dan Mereka yang Dulu Bertepuk Tangan

Oleh: Ijang Faisal
Dosen Sosiologi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung

Sejarah politik sering menghadirkan ironi. Mereka yang dahulu dipuja sebagai simbol masa depan, pada suatu ketika justru menjadi pusat perdebatan tentang masa depan demokrasi itu sendiri. Sementara mereka yang sebelumnya begitu lantang memberikan dukungan, perlahan mulai mengambil jarak ketika keadaan tidak lagi menguntungkan.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ditandai dengan penyerahan surat kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026, merupakan momentum penting untuk merenungkan kembali hubungan antara ambisi kekuasaan, dinasti politik, etika konstitusi, dan tanggung jawab moral para elite yang dahulu mengantarkannya menuju kursi kekuasaan.

Peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai keputusan politik seorang Gibran. Ada perjalanan panjang yang melibatkan kekuasaan keluarga, keputusan lembaga negara, partai politik, elite koalisi, serta jaringan relawan yang dengan penuh keyakinan membangun narasi bahwa pencalonannya merupakan pilihan terbaik bagi bangsa.

Kini, ketika perjalanan politik itu menghadapi ujian serius, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: di manakah mereka yang dahulu begitu bersemangat bertepuk tangan? Apakah tanggung jawab politik cukup berhenti ketika dukungan telah diberikan dan kekuasaan berhasil diraih?

Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi bukan sekadar persoalan memenangkan pemilihan umum, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.

Dinasti Politik dan Reproduksi Kekuasaan

Dalam perspektif sosiologi politik, dinasti kekuasaan bukanlah fenomena baru. Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan patrimonial bertumpu pada hubungan personal, loyalitas, dan kedekatan dengan penguasa. Dalam sistem semacam ini, hubungan keluarga berpotensi memperoleh tempat lebih istimewa dibandingkan prinsip meritokrasi dan rasionalitas kelembagaan.

Sementara itu, Pierre Bourdieu melalui teori reproduksi sosial menjelaskan bagaimana modal sosial, simbolik, dan politik dapat diwariskan antargenerasi. Nama besar keluarga, jaringan elite, akses terhadap sumber daya, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi modal yang tidak selalu dimiliki warga negara lainnya.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca perjalanan politik keluarga Joko Widodo. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024 sejak awal menimbulkan kontroversi, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka peluang pencalonannya.

Kontroversi semakin menguat ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dinasti politik tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga menyangkut integritas kelembagaan, konflik kepentingan, dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara.

Tentu, menjadi anak seorang presiden bukanlah kesalahan. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Namun, hak politik tidak boleh mengabaikan prinsip kesetaraan kesempatan dan keadilan prosedural.

Demokrasi memberikan hak kepada anak pejabat untuk menjadi pemimpin, tetapi tidak memberikan hak kepada kekuasaan untuk memperlakukan negara sebagai warisan keluarga.

Mereka yang Dulu Bertepuk Tangan

Ada persoalan yang tidak kalah penting dari perjalanan politik Gibran, yakni tanggung jawab para politisi, pimpinan partai, elite koalisi, dan relawan yang dahulu begitu gigih mendorong pencalonannya.

Mereka bukan sekadar penonton. Mereka merupakan bagian dari proses politik yang membangun legitimasi, menggalang dukungan, membentuk opini publik, dan meyakinkan masyarakat mengenai kelayakan seorang calon pemimpin.

Dalam teori political accountability, pertanggungjawaban politik tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir sebuah keputusan, tetapi juga dengan proses, alasan, dan konsekuensi yang menyertainya.

Karena itu, partai politik tidak dapat begitu saja berlindung di balik alasan bahwa rakyat telah menentukan pilihan melalui pemilu. Sebelum rakyat memilih, partai politik memiliki kewajiban melakukan seleksi, kaderisasi, dan penilaian terhadap integritas serta kapasitas calon pemimpin.

Pertanyaannya, apakah seluruh proses tersebut benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa? Ataukah kalkulasi kemenangan dan kedekatan dengan pusat kekuasaan justru lebih dominan daripada pertimbangan etika?

Kritik ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak politik Gibran ataupun mengabaikan pilihan rakyat. Sebaliknya, kritik ini merupakan tuntutan agar partai politik menjalankan fungsi demokratisnya secara bertanggung jawab.

Demikian pula para relawan. Dukungan terhadap seorang tokoh merupakan hak politik yang sah. Namun, dukungan yang sehat seharusnya disertai kemampuan memberikan kritik, bukan sekadar membenarkan setiap keputusan pemimpin.

Ironisnya, dalam praktik politik kita, orang yang berani mengingatkan sering dianggap tidak loyal, sedangkan mereka yang selalu memuji justru memperoleh tempat terhormat di sekitar kekuasaan.

Padahal, tidak semua orang yang bertepuk tangan sedang membantu pemimpinnya. Sebagian mungkin justru sedang mengantarkannya menuju kesalahan yang lebih besar.

Di sinilah persoalan moral para pendukung kekuasaan menjadi relevan. Kesetiaan yang kehilangan daya kritis berpotensi berubah menjadi pembenaran atas keputusan yang keliru.

Ketika keadaan berubah, tidak cukup bagi para pendukung untuk sekadar berpindah barisan atau menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti keputusan politik saat itu.

Tanggung jawab moral menuntut keberanian mengakui kekeliruan, mengevaluasi keputusan, dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.

Ketika Pencitraan Mengalahkan Kejujuran

Dalam kajian komunikasi politik, pembentukan citra merupakan bagian yang wajar dari kontestasi demokrasi. Namun, pencitraan menjadi bermasalah ketika lebih mengutamakan kesan daripada kenyataan, atau digunakan untuk mengaburkan persoalan etik yang seharusnya dijelaskan secara terbuka.

Hannah Arendt dalam pemikirannya mengenai kebenaran dan politik mengingatkan bahwa manipulasi fakta dapat merusak kemampuan masyarakat membedakan kenyataan dari narasi yang dibangun demi kepentingan kekuasaan.

Dalam politik modern, manipulasi tidak selalu dilakukan melalui kebohongan secara terang-terangan. Ia dapat hadir melalui pemilihan informasi yang sepihak, pembentukan persepsi yang berlebihan, pengalihan isu, hingga penggunaan bahasa yang membuat keputusan kontroversial seolah-olah sepenuhnya wajar.

Dalam konteks pencalonan Gibran, persoalan etik yang mengiringi perubahan persyaratan usia seharusnya menjadi bahan perdebatan terbuka dan jujur, bukan semata-mata persoalan yang harus dimenangkan melalui pertarungan opini.

Apalagi, perkembangan persoalan dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan yang kembali mencuat pada 2026 memperlihatkan pentingnya ketelitian serta transparansi sejak tahap awal rekrutmen politik.

Persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan fakta dan putusan hukum yang berlaku. Namun, secara kelembagaan, ia memberikan pelajaran bahwa ketidakcermatan dalam proses seleksi dapat menimbulkan konsekuensi politik yang jauh lebih besar di kemudian hari.

Kebohongan politik, apabila terbukti dan terus dinormalisasi, bukanlah kecerdikan. Ia justru menjadi ancaman bagi kepercayaan publik.

Dalam keluarga politik, kebiasaan membenarkan setiap keputusan demi mempertahankan pengaruh dapat berkembang menjadi budaya yang diwariskan melalui proses sosialisasi. Bukan karena faktor genetik, melainkan karena pola perilaku yang dipelajari dan dianggap lumrah.

Satirnya, dalam lingkungan kekuasaan tertentu, kejujuran terkadang diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang. Ia dihormati dalam pidato, tetapi kurang disukai ketika mulai mengajukan pertanyaan.

Belajar dari Sejarah Kekuasaan

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman panjang mengenai hubungan antara kekuasaan, keluarga, dan patronase politik.

Pada masa Orde Baru, konsentrasi kekuasaan yang berlangsung selama puluhan tahun memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga, jaringan ekonomi, dan kepentingan politik dapat saling memperkuat.

Reformasi 1998 kemudian hadir dengan semangat membatasi kekuasaan, memperkuat institusi demokrasi, dan mencegah negara dikelola berdasarkan kepentingan segelintir elite.

Namun, setelah lebih dari seperempat abad reformasi, kecenderungan lama masih dapat muncul dengan kemasan yang berbeda.

Dahulu kekuasaan sering dibenarkan atas nama stabilitas. Kini, upaya mempertahankan pengaruh politik dapat dikemas melalui narasi keberlanjutan.

Padahal, keberlanjutan pembangunan tidak harus identik dengan keberlanjutan kekuasaan keluarga. Program yang baik dapat diteruskan oleh siapa pun yang memiliki kompetensi dan memperoleh mandat rakyat secara sah.

Demokrasi tidak mempersoalkan siapa ayah seseorang, tetapi harus memastikan bahwa hubungan keluarga tidak memberikan keuntungan yang merusak keadilan kompetisi politik.

Pengunduran diri Gibran karena itu tidak perlu disambut dengan kegembiraan atas kesulitan pribadi seseorang. Ia justru patut dijadikan kesempatan melakukan introspeksi kolektif.

Sebab, demokrasi yang dewasa tidak dibangun dengan merayakan kejatuhan seseorang, melainkan dengan keberanian memperbaiki sistem yang memungkinkan persoalan serupa terjadi.

Tanggung Jawab Moral Tidak Boleh Ikut Mengundurkan Diri

Peristiwa ini menyimpan sejumlah pelajaran penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Pertama, partai politik harus mengembalikan fungsi kaderisasi dan seleksi kepemimpinan berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika konstitusi.

Kedua, lembaga negara harus dijaga dari konflik kepentingan. Independensi institusi merupakan syarat utama agar setiap keputusan memperoleh legitimasi hukum sekaligus kepercayaan masyarakat.

Ketiga, para politisi dan relawan perlu mengembangkan budaya kritik yang sehat. Kesetiaan kepada pemimpin tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada konstitusi dan kepentingan rakyat.

Keempat, masyarakat perlu semakin kritis dalam menilai calon pemimpin. Popularitas, nama keluarga, pencitraan, dan kekuatan koalisi tidak dapat menggantikan kualitas kepemimpinan.

Lebih dari itu, mereka yang dahulu mengusung dan mempromosikan Gibran seharusnya menunjukkan kedewasaan politik melalui evaluasi terbuka. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menjelaskan kepada publik apa yang telah dipertimbangkan, apa yang terabaikan, dan apa yang harus diperbaiki.

Sebab, pertanggungjawaban politik tidak cukup dilakukan dengan mengganti slogan, mengubah sikap, atau mencari figur baru untuk didukung.

Jangan sampai ketika kekuasaan sedang berjaya, semua mengaku berjasa, tetapi ketika persoalan datang, tidak seorang pun bersedia bertanggung jawab.

Pada akhirnya, perjalanan politik Gibran memberikan pelajaran bahwa kekuasaan dapat dirancang melalui koalisi, jaringan keluarga, dan strategi komunikasi yang kuat. 

Namun, penghormatan publik tidak dapat dibangun hanya melalui kemenangan elektoral. Kekuasaan membutuhkan legitimasi hukum, kepatutan etik, dan kepercayaan masyarakat yang terus dipelihara.

Jokowi dan keluarganya tetap memiliki hak politik sebagaimana warga negara lainnya. Namun, pengalaman ini semestinya menjadi pengingat bahwa nama besar keluarga bukanlah jaminan keberhasilan kepemimpinan, apalagi pembenaran untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Seorang ayah mungkin dapat membantu membuka jalan kekuasaan bagi anaknya. Para politisi dan relawan mungkin mampu mengantarkannya menuju kemenangan. Namun, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa sejarah akan memberikan penghormatan yang sama.

Karena itu, pertanyaan paling penting setelah pengunduran diri Gibran bukan hanya tentang masa depan politiknya, melainkan juga tentang tanggung jawab mereka yang dahulu begitu bersemangat mengantarkannya ke panggung kekuasaan.

Gibran boleh mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi tanggung jawab moral para politisi dan pendukung yang dahulu bertepuk tangan tidak boleh ikut mengundurkan diri.

Di situlah kedewasaan demokrasi kita sesungguhnya sedang diuji. Wallahu’alam. (*)