APP Balik Serang PTPN soal Kebun Teh Malabar, Singgung Sewa Lahan dan Alih Fungsi

INILAHKORAN.ID - Aliansi Petani Pangalengan (APP) tak menampik adanya petani bermodal besar dalam keanggotaan organisasinya. Namun, APP membantah keberadaan para petani tersebut menjadi bukti bahwa gerakan mereka selama ini dibekingi atau dikendalikan kaum pemodal.

Wakil Ketua APP Nenden Heni S mengatakan, keanggotaan APP berasal dari berbagai lapisan masyarakat pertanian. Mulai dari buruh tani, petani gurem, petani penggarap, petani besar, bandar sayuran, hingga keluarga petani.

Menurut Nenden, keterlibatan petani bermodal besar justru berkaitan dengan kebutuhan petani kecil yang selama ini kesulitan memperoleh akses permodalan untuk menjalankan usaha tani.

"Kami tidak menyangkal itu, petani-petani besar juga ada beberapa orang masuk menjadi anggota APP. Anggota APP itu mulai dari buruh tani, petani gurem yang hanya memiliki 200 tumbak, sampai yang punya lebih dari dua hektare," kata Nenden kepada INILAHKORAN.ID, Kamis (12/11/2026).

Nenden menjelaskan, petani kecil menghadapi kendala serius dalam mengakses pembiayaan perbankan. Ketiadaan agunan menjadi salah satu alasan mereka kesulitan mendapatkan pinjaman modal.

Kondisi tersebut membuat kerja sama dengan petani bermodal besar menjadi salah satu pilihan agar kegiatan pertanian tetap berjalan. Terlebih, pola kerja sama itu dilakukan melalui kesepakatan bagi hasil yang dinilai saling menguntungkan.

"Kenapa petani kecil bekerja sama dengan petani pemilik modal besar. Karena pemerintah tidak pernah memberikan solusi bagi para petani kecil. Jadi narasi yang beredar di mana-mana itu bahwa APP digerakkan petani bermodal besar alias kapitalis," ujarnya.

APP Soroti Penyewaan Lahan PTPN

Di sisi lain, Nenden mempertanyakan aktivitas penyewaan lahan perkebunan oleh PTPN I Regional 2 kepada sejumlah pihak untuk kepentingan objek wisata maupun pertanian sayuran.

Ia juga menuding pembongkaran tanaman teh menggunakan alat berat di sejumlah lokasi Perkebunan Malabar dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan Koperasi Putra-Putri Perkebunan Malabar.

"Silakan cek kalau masuk ke Perkebunan Malabar. Sebelah kiri jalan sudah jadi kebun sayur semuanya. Ada plang besar bertuliskan Koperasi Putra-Putri Perkebunan Malabar. Itu yang melakukan pembongkaran teh," ujarnya.

Menurut Nenden, aktivitas serupa juga terjadi di belakang pabrik teh Kertamanah. Di lokasi tersebut, kata dia, terdapat kebun sayuran yang juga memasang plang nama koperasi tersebut.

Atas kondisi itu, Nenden mempertanyakan mengapa APP terus menjadi pihak yang disudutkan dalam polemik kerusakan tanaman teh di kawasan Perkebunan Malabar.

Ia menilai terdapat aktivitas penyewaan lahan dan alih fungsi perkebunan yang melibatkan pihak lain. Bahkan, Nenden mengaku memiliki salinan dokumen perjanjian sewa lahan antara sejumlah orang dengan PTPN I Regional 2.

"Saya punya salinan dokumen perjanjian sewa antara beberapa orang dengan PTPN. Mereka yang melakukan, jadi yang menyewakan dan membongkar PTPN sendiri. Tapi narasi yang digoreng di medsos dan masyarakat, APP yang melakukan. Coba dong tunjukkan," tegasnya.

PTPN I Regional 2 Sebut 200 Hektare Tanaman Teh Rusak

Sementara itu, Manager Kebun Malabar PTPN I Regional 2 Heru Supriadi sebelumnya menyebut total luas Perkebunan Malabar mencapai sekitar 6.200 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 200 hektare lahan perkebunan teh diduga mengalami kerusakan akibat aktivitas sejumlah oknum.

Heru juga menyebut kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak secara terpisah kini telah berafiliasi dengan APP dan Serikat Petani Pasundan (SPP).

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan dugaan penyerobotan dan perusakan tanaman teh di lahan perkebunan milik negara terus berlarut-larut.

"Mereka menyerobot lahan negara dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun, ini merupakan persoalan serius terhadap lahan milik negara dan tidak bisa terus dibiarkan. Kami juga menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas," kata Heru.