Konflik Lahan Pangalengan Memanas, Ribuan Pekerja PTPN Malabar Turun ke Kebun

INILAHKORAN.ID - Ribuan pekerja perkebunan teh PTPN I Regional 2 Perkebunan Malabar turun langsung ke Blok Cipicung, Kampung Cinyiruan, Afdeling Kertamanah, Kecamatan Pangalengan, Jumat (6/11/2026). 

Mereka memrotes dugaan penyerobotan lahan perkebunan yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Petani Pangalengan (APP) dan berafiliasi dengan Serikat Petani Pasundan (SPP).

Aksi tersebut dipicu aktivitas kelompok masyarakat yang berencana mendirikan bangunan untuk kegiatan keagamaan sekaligus pos sekretariat organisasi di atas lahan perkebunan milik negara tersebut.

Manager Kebun Malabar PTPN I Regional 2 Heru Supriadi mengatakan, aksi para pekerja merupakan bentuk protes atas dugaan penyerobotan dan perusakan lahan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Menurut Heru, jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa penanganan tegas, bukan tidak mungkin akan memicu konflik yang lebih besar. Sebab, keberlangsungan pekerjaan ribuan karyawan perkebunan ikut terancam.

"Sebenarnya saya sudah beberapa kali bilang kepada aparat penegak hukum bahwa jika kegiatan APP atau SPP ini terus berlangsung di Kebun Malabar, saya tidak akan bisa menahan jika serikat pekerja bergerak. Kalau manajemen pasti selalu mengedepankan prosedur. Tetapi serikat pekerja akan mengedepankan bagaimana hak hidup anggotanya tidak terganggu," kata Heru.

Dia menilai, kelompok yang melakukan penyerobotan selama ini kerap membawa narasi kepentingan rakyat. Padahal, menurut dia, tindakan tersebut justru mengabaikan kepentingan ribuan pekerja perkebunan yang juga merupakan bagian dari masyarakat dan menggantungkan hidup dari aktivitas perkebunan.

Dalam aksi tersebut, para pekerja juga mencabut dan menertibkan puluhan bendera serta spanduk milik kelompok tersebut yang dipasang di area perkebunan. Heru menyebut penertiban dilakukan karena pemasangan atribut organisasi di atas lahan PTPN dinilai sebagai aktivitas ilegal.

Meski demikian, pihaknya mengaku tetap berupaya menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi bentrokan. Heru menyebut sebagian pekerja sudah lama merasa kecewa atas dugaan perusakan lahan perkebunan yang terus berlangsung.

"Meski banyak anggota serikat pekerja yang sudah greget dan kecewa dengan aksi mereka yang melakukan perusakan, aksi hari ini tetap mengedepankan kondusivitas," ujarnya.

Heru mengungkapkan, total luas Perkebunan Malabar mencapai kurang lebih 6.200 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 200 hektare lahan perkebunan teh diduga telah mengalami kerusakan akibat aktivitas sejumlah oknum.

Dia mengatakan, kelompok yang sebelumnya bergerak secara terpisah kini disebut telah berafiliasi dengan APP dan SPP. Karena itu, Heru meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

"Mereka menyerobot lahan negara dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun, ini merupakan persoalan serius terhadap lahan milik negara dan tidak bisa terus dibiarkan. Kami juga menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas," katanya.

Sementara itu, Kapolsek Pangalengan Kompol Tedi Risman membenarkan adanya aksi massa dari para pekerja perkebunan di Blok Cipicung, Kampung Cinyiruan.

Menurut Tedi, massa menyampaikan tuntutan agar pihak yang diduga melakukan penyerobotan menghentikan aktivitasnya dan tidak kembali melakukan tindakan serupa.

"Alhamdulillah situasi dan kondisi tetap kondusif. Kedua belah pihak dapat menahan diri sehingga tidak terjadi kericuhan. Kami dari pihak kepolisian melakukan pengamanan dan aksi mereka berjalan dengan tertib dan terkendali," kata Tedi.

Berdasarkan pantauan INILAHKORAN di lapangan, aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut sempat diwarnai ketegangan. Namun, situasi tetap terkendali hingga massa membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB.

Aksi berakhir setelah pihak PTPN I Regional 2 bersama para pekerja memasang papan peringatan yang menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset perusahaan.

Sementara itu, puluhan orang yang berada di lokasi akhirnya menyatakan akan menghentikan aktivitas di area tersebut dan membongkar kembali bangunan yang rencananya akan didirikan di atas lahan yang diklaim sebagai milik PTPN I Regional 2.