Sekjen PBB Tekankan Akhiri Konflik Timur Tengah, Iran Minta Buka Selat Hormuz

INILAHKORAN.ID - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Jumat (25/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Guterres menekankan pentingnya menyelesaikan konflik di Timur Tengah melalui dialog dan perundingan.

"Sekjen PBB menekankan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah melalui dialog dan perundingan, dengan menghormati sepenuhnya hukum internasional, termasuk hak dan kebebasan navigasi internasional di dalam dan sekitar Selat Hormuz," demikian pernyataan PBB seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/9/2026).

Guterres juga kembali menegaskan komitmen PBB untuk mendukung seluruh upaya diplomatik guna mendorong penyelesaian konflik.

Pertemuan Guterres dan Pezeshkian berlangsung di tengah pernyataan Iran yang menyebut telah mengajukan proposal selama tujuh hari untuk mengakhiri permusuhan sekaligus membuka kembali Selat Hormuz.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan proposal tersebut telah disampaikan kepada Amerika Serikat melalui Qatar pada Jumat (25/9).

Araghchi mengatakan, jika sejumlah kondisi yang diperlukan terpenuhi, Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu tujuh hari.

Hingga kini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan secara terbuka terhadap proposal tersebut.

Konflik Berdampak ke Selat Hormuz

Konflik antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Menurut Iran, perang tersebut telah menewaskan ribuan orang.

Iran kemudian merespons dengan serangan rudal dan drone di kawasan tersebut serta secara efektif menutup Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi pasokan energi. Karena itu, kondisi di kawasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya diplomasi internasional untuk meredakan konflik Timur Tengah.

Pertemuan Guterres dengan Pezeshkian menjadi bagian dari upaya PBB mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik, dengan penekanan pada penghormatan terhadap hukum internasional serta kebebasan navigasi di sekitar Selat Hormuz.