PBB: 11,7 Juta Perempuan dan Anak Perempuan Terancam Krisis Pangan

INILAHKORAN.ID– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan sebanyak 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam mengalami kerawanan pangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga pangan sekaligus mengganggu mata pencaharian masyarakat di sejumlah negara yang terdampak.

Dalam analisis terbaru, UN Women menyebut sekitar 22 juta orang lainnya berpotensi mengalami kerawanan pangan dalam skenario dampak moderat. Dari jumlah tersebut, perempuan dan anak perempuan diperkirakan mencapai 53 persen.

Jumlah tersebut akan menambah sekitar 208 juta perempuan dan anak perempuan yang saat ini sudah mengalami kerawanan pangan atau kekurangan gizi di negara-negara yang tercakup dalam studi.

Wakil Direktur Eksekutif UN Women Neradzayi Gumbonzvanda mengatakan, negara dengan jumlah penduduk besar memiliki jumlah perempuan dan anak perempuan yang paling banyak berisiko menghadapi kerawanan pangan.

Di sisi lain, negara seperti Sudan, Sudan Selatan, Yaman, Palestina, dan Haiti menghadapi tingkat risiko yang tinggi karena berbagai persoalan yang saling beririsan, mulai dari konflik, pengungsian hingga kerentanan ekonomi.

Gumbonzvanda menekankan bahwa perempuan dan anak perempuan sering kali menanggung dampak paling berat ketika terjadi krisis pangan.

Dalam kondisi tersebut, mereka bahkan dapat mengurangi jatah makan atau tidak makan demi memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya. Kondisi itu terjadi di tengah kesenjangan dalam akses terhadap pekerjaan, layanan keuangan, dan sumber daya ekonomi.

PBB Dorong Bantuan Terpadu

UN Women menyerukan penanganan terpadu untuk mengantisipasi memburuknya kondisi kerawanan pangan.

Langkah yang didorong antara lain memperkuat bantuan pangan dan tunai, program perlindungan serta mata pencaharian, dan dukungan bagi sektor pertanian.

UN Women juga mendorong agar sumber daya diprioritaskan untuk wilayah yang paling rentan. Pengumpulan data mengenai kondisi perempuan dan anak perempuan juga perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak.

Gumbonzvanda menegaskan, penanganan krisis tersebut tidak cukup hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan.

Menurutnya, upaya tersebut juga membutuhkan perdamaian dan keamanan, de-eskalasi konflik, serta dukungan terhadap solusi diplomatik yang dapat mendorong stabilitas di tingkat regional maupun global.***