Pemkab Bandung Bebaskan PBB untuk Sawah yang Masuk Lahan Sawah Dilindungi

Pemkab Bandung membebaskan PBB bagi sawah yang memenuhi ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini menyasar lahan seluas 16.914,9 hektare di 29 kecam

Pemkab Bandung Bebaskan PBB untuk Sawah yang Masuk Lahan Sawah Dilindungi
Pemkab Bandung membebaskan PBB bagi sawah yang memenuhi ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini menyasar lahan seluas 16.914,9 hektare di 29 kecamatan.

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memperkuat perlindungan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni membebaskan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Wakil Bupati Bandung Ali Syaqieb mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani sekaligus upaya mencegah penyusutan lahan pertanian produktif.

Saat ini, luas LSD di Kabupaten Bandung mencapai 16.914,9 hektare yang tersebar di 29 kecamatan dan 207 desa.

"Sebagai bentuk keberpihakan terhadap keberlangsungan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai LSD," kata Ali di Soreang, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ali, perlindungan lahan pertanian harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan produktivitas. Terlebih, Kabupaten Bandung memiliki sekitar 3,9 juta penduduk yang kebutuhan pangannya harus terus dipenuhi.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bandung menjalankan enam program strategis ketahanan pangan. Program itu di antaranya perluasan areal tanam padi, modernisasi alat dan mesin pertanian, penerapan sistem agro solution, fasilitasi asuransi pertanian, serta perlindungan sosial petani melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berbagai langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada para petani.

Di sisi lain, perlindungan lahan sawah tetap menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Keberlanjutan produksi pangan sangat bergantung pada terjaganya lahan pertanian produktif agar tidak terus beralih fungsi.

Karena itu, kebijakan pembebasan PBB bagi sawah yang masuk kategori LSD diharapkan menjadi salah satu insentif bagi petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya.


Editor : Ahmad Sayuti