Hormati Proses Hukum, Pemkab Bandung Tunggu Vonis Korupsi PT BDS Inkracht

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung belum akan mengambil sikap lebih jauh terkait vonis terhadap dua terdakwa kasus korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Pemkab Bandung memilih menunggu hingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Sikap tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyusul putusan majelis hakim yang dibacakan pada Jumat (13/11/2026).

Erwin mengatakan, Pemkab Bandung menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum dalam mencari keadilan. Pemerintah daerah juga menghormati hak seluruh pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi," kata Erwin.

Menurutnya, putusan tersebut belum bersifat final lantaran kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian, peluang untuk mengajukan banding masih terbuka.

"Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya," ujarnya.

Erwin menegaskan, Pemkab Bandung akan menunggu perkembangan perkara hingga seluruh proses hukum selesai. Pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru mengambil langkah sebelum adanya kepastian hukum.

"Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT BDS, YB, dan 18 tahun penjara kepada Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR), C.

Selain pidana penjara, keduanya juga dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp1 miliar. Majelis hakim turut membebankan uang pengganti sebesar Rp203.595.871 kepada YB dan Rp128,32 miliar kepada C.

Meski vonis telah dibacakan, perkara korupsi yang menyeret dua petinggi perusahaan tersebut belum sepenuhnya berakhir. Sikap pikir-pikir dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum membuat proses hukum berpotensi berlanjut ke tingkat banding.

Pemkab Bandung pun memilih menunggu kepastian hukum sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait perkara korupsi yang melibatkan perusahaan daerah tersebut.