Para Vendor Korban Dugaan Penipuan PT BDS Sedikit Lega Setelah RDPU dengan BAM DPR RI

INILAHKORAN.ID - Para vendor korban penipuan, penggelapan yang diduga dilakukan oleh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung  PT. Bandung Daya Sentosa (BDS)  sedikit merasa lega setelah menyampaikan keluh kesahnya kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM)  DPR RI pada rapat dengar pendapa umum (RDPU), Rabu 4 Februari 2026 di di Senayan Jakarta.

Salah seorang vendor korban penipuan dan penggelapan PT BDS yang juga Direktur Utama  CV Indofarm Deded Aprila  mengatakan, RDPU yang menghadirkan para korban dari PT BDS hingga lebih dari Rp100 miliar itu, dipimpin oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. 

Selain Ahmad Heryawan, hadir juga beberapa anggota DPR RI lainnya, dan respon dari mereka sangat bagus bahkan merekomendasikan serta menjadwalkan untuk dilaksanakan RDPU kembali. 

Tak hanya itu saja, kata Deded, hasil pertemuan tersebut, BAM DPR RI akan merekomendasikan masalah PT BDS ini agar dibahas di Komisi III bidang hukum serta Komisi II Bidang Pemerintahan Daerah DPR RI.

"Rekomendasi dari BAM ke Komisi II karena ini menyangkut pemerintah daerah yang juga termasuk pengelolaan BUMD. Kemudian, untuk masalah hukum yang dirasa lamban, BAM DPR RI merekomendasikannya ke Komisi III yang membidangi masalah hukum," kata Deded kepada inilahkoran, Rabu 4 Februari 2026.

Dikatakan Deded, sebenarnya pimpinan BAM DPR RI dan para anggotanya telah mendengar serta mengetahui permalahan PT BDS ini. Namun dengan bertemu langsung dan mendengar semua keluh kesah dari para korbannya, mereka sangat bersimpati serta ingin membantu mendorong penyelesaian kasus ini.

"Kami sangat senang dengan penerimaan dari BAM DPRRI ini. Bahkan mereka juga sebenarnya telah mengetahui dan memantau kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT BDS yang merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung itu," ujarnya.

Deded dan para korban lainnya berharap, kehadiran mereka di ruang BAM DPR RI di Jakarta itu, dapat mendorong penegakan hukum yang seadil-adilnya. Serta dapat mengembalikan hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh PT BDS.