Vendor Korban Dugaan Penipuan PT BDS Kecewa, Komisi B Dinilai Hanya Omon-omon

INILAHKORAN.ID – Kekecewaan mendalam dirasakan para vendor yang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan oleh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Harapan mendapat kejelasan usai audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Bandung pada Oktober 2025 lalu berujung nihil.

Salah seorang vendor, Direktur Utama CV Indofarm, Deded Aprila, menilai audiensi yang digelar bersama Komisi B DPRD Kabupaten Bandung tidak menghasilkan apa pun. Ia bahkan menyebut respon wakil rakyat itu  hanya sebatas omon-omon tanpa tindak lanjut nyata.

“Saya, saya yang ke sana, yang audiensi DPRD itu saya. Ya hasilnya ya cuma omon-omon aja itu,” kata Deded kepada INILAHKORAN.ID,Senin 12 Januari 2026.

Menurut Deded, dalam audiensi tersebut dirinya telah menyampaikan secara gamblang persoalan yang dihadapi para vendor, termasuk dugaan penipuan dan penggelapan dengan total kerugian para vendro yang ditaksir lebih dari Rp100 miliar.
“Saya sudah secara gamblang menyampaikan apa adanya ke sana di Komisi B,” ujarnya.

Namun, lanjut Deded, dalam pertemuan itu Komisi B DPRD Kabupaten Bandung tidak memberikan janji, komitmen, maupun solusi konkret atas persoalan yang diadukan.
“Dalam pertemuan tersebut, mereka tidak menjanjikan apa-apa. Ya enggak ada menjanjikan apa-apa, enggak ada omong apa-apa. Ya sudah cuma dengar gitu doang,” ujarnya.

Ia menilai audiensi tersebut hanya sebatas formalitas untuk menggugurkan kewajiban fungsi pengawasan DPRD.

“Enggak jelas juga. Istilahnya cuma sekadar menjalankan fungsi, sudah audiensi, sudah gitu loh. Cuma formalitas saja. Seolah-olah sudah respons,” katanya. 
Deded menambahkan, audiensi itu dihadiri oleh empat perwakilan vendor dan dilaksanakan sekitar Oktober 2025. Namun hingga kini, tidak ada kelanjutan maupun komunikasi lanjutan dari pihak Komisi B DPRD Kabupaten Bandung.

“Kelanjutannya enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada komunikasi, enggak ada nge-WA atau apa pun. Enggak,” katanya.
Para vendor berharap DPRD Kabupaten Bandung tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara serius, mengingat kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan BUMD tersebut telah berlangsung lama dan merugikan banyak pihak.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Komisi B DPRD Kabupaten Bandung terkait kekecewaan para vendor tersebut.