Farhan Akui 29 Pompa Air Belum Cukup Atasi Banjir Bandung, Butuh Anggaran Rp1,2 Trili
Wali Kota Bandung Farhan menyebut 29 pompa air belum cukup mengatasi banjir. Pemkot membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun untuk kolam retensi dan rekayasa hidrol
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Wali Kota bandung Muhammad Farhan mengakui keberadaan 29 pompa air belum cukup untuk mengatasi banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Persoalan kapasitas sungai dan penyempitan daerah aliran sungai (DAS) menjadi tantangan besar dalam penanganan genangan di Kota Bandung.
Farhan mengatakan, pompa air hanya berfungsi memindahkan air dari lokasi yang tergenang ke wilayah yang tidak mengalami genangan. Namun, ketika lokasi penampungan juga terendam banjir, proses penyedotan air tidak dapat berjalan optimal.
"Belum cukup. Karena pompa air itu artinya memindahkan air dari genangan ke tempat yang tidak tergenang. Nah, tempat yang tidak tergenang juga tergenang. Sama-sama penuh," kata Farhan, Rabu (18/11/2026).
Kondisi tersebut terlihat dalam penanganan banjir di kawasan Jalan Kopo dan Sungai Citarip. Air yang sebelumnya meluber ke Jalan Kopo dialihkan kembali ke sungai. Namun, peningkatan debit air justru membuat Sungai Citarip ikut meluap sehingga sejumlah titik masih mengalami genangan.
Menurut Farhan, pengerukan sungai menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, penyempitan aliran sungai terus terjadi. Di sisi lain, banyak bangunan warga berdiri di kawasan DAS sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan melalui penggusuran secara tiba-tiba.
Karena itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat serta perencanaan teknis melalui rekayasa hidrologi. Kajian tersebut tidak hanya menyasar wilayah Bandung bagian selatan, tetapi juga kawasan Bandung bagian timur yang memiliki persoalan banjir.
"Yang paling penting, kita akan membuat desain hydrological engineering, istilahnya begitu. Terutama tidak hanya di daerah Bandung bagian selatan, tetapi juga Bandung bagian timur," ujarnya.
Selain rekayasa hidrologi, Farhan menilai pembangunan kolam retensi menjadi salah satu solusi ideal untuk mengendalikan banjir. Dia menyebut sejumlah kawasan yang kini menjadi jalan raya, seperti Jalan Lingkar Selatan dari Laswi hingga Peta serta Jalan Soekarno-Hatta, dahulu merupakan area kolam retensi.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembangunan kolam retensi baru semakin mendesak. Namun, rencana itu masih menghadapi kendala pembebasan lahan yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Farhan memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan dan rekayasa hidrologi bisa mencapai Rp800 miliar. Sementara itu, total kebutuhan pendanaan untuk penanganan banjir secara menyeluruh diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
"Karena itu, kami bersama pemerintah provinsi melakukan konsep creative financing. Kami datang ke beberapa lembaga pusat di Jakarta agar mereka bersedia membiayai pembangunan-pembangunan tersebut," tuturnya.
Dia menambahkan, pendanaan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan kolam retensi, tetapi juga perbaikan dan pembangunan sistem pengairan baru.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang berulang di sejumlah kawasan, mulai dari Kopo, Citarip, Ciwastra hingga Rancasari.
Editor : Ahmad Sayuti

