Demo HMI Bandung di DPRD Jabar Memanas, Pemerintah Dikritik soal Ekonomi hingga MBG

INILAHKORAN.ID - Kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi pemicu aksi unjuk rasa HMI Bandung di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (3/11/2026). 

Mahasiswa yang tergabung dalam HMI Bandung menilai sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tekanan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) belum tertangani secara optimal.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 15.20 WIB itu sempat mengganggu arus lalu lintas di Jalan Diponegoro. Massa menguasai sebagian badan jalan sambil menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka juga membakar ban, hingga asap hitam mengepul di sekitar gedung legislatif.

Situasi berubah tegang menjelang sore. Sekitar pukul 16.45 WIB, sejumlah demonstran berupaya memasuki Gedung DPRD Jabar. Namun, langkah tersebut dihalangi aparat kepolisian yang telah berjaga di lokasi.

Ketegangan berlanjut setelah massa menyalakan petasan. Polisi kemudian berupaya mengendalikan situasi dan meminta demonstran tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi turut memberikan imbauan melalui pengeras suara.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun tak terhindarkan. Massa bahkan sempat meminta polisi membebaskan salah seorang rekannya. Untuk mengantisipasi eskalasi, personel kepolisian dengan perlengkapan pengendalian massa dikerahkan sekitar pukul 17.30 WIB.

Situasi akhirnya berangsur kondusif setelah koordinator lapangan kembali menegaskan tuntutan yang menjadi dasar demonstrasi. Massa kemudian meninggalkan lokasi melalui Jalan Cilamaya.

Sekitar pukul 18.00 WIB, berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan Jalan Diponegoro di depan Gedung DPRD Jabar telah kosong dari demonstran. Kendaraan juga sudah dapat melintas kembali setelah sebelumnya akses jalan terganggu akibat aksi tersebut.

Koordinator Lapangan HMI Cabang Bandung, Rakha Algifhari Budiman, mengatakan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang mendasari kritik mahasiswa. Dia menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah berada dalam posisi lebih rentan mengalami penurunan kesejahteraan.

"Dari masyarakat menengah menuju masyarakat kaya itu persentasenya tidak besar. Tapi dari masyarakat menengah menuju masyarakat bawah atau miskin, itu cukup rentan dan cukup besar secara persentase," katanya di sela-sela aksi.

Tak hanya persoalan ekonomi, HMI Bandung juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pendidikan dan kesehatan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program MBG menjadi salah satu kebijakan yang mendapat sorotan keras. Rakha menilai program unggulan pemerintah tersebut justru memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaannya sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Makan bergizi gratis yang selalu diunggulkan oleh Prabowo-Gibran beserta seluruh antek-anteknya, ini menjadi problem. Dari awal, program ini yang harus dicabutkan dan banyak narasi yang akhirnya berubah menjadi evaluasi," sebutnya.

Menurut HMI, kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan pelajar akibat makanan yang diduga basi menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program tersebut masih menyisakan persoalan serius. Karena itu, pemerintah didesak tidak sekadar mempertahankan program, tetapi juga memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Di sektor pendidikan, mahasiswa turut mengkritik program Sekolah Rakyat yang dinilai belum mampu menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan. HMI menilai pendidikan gratis harus dibarengi pemerataan kualitas sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam artian kami perlu standarisasi infrastruktur, entah itu di Bandung, entah itu di Kalimantan, Sumatra, Papua, di seluruh Indonesia, bahwa bangsa ini perlu mendapatkan pendidikan gratis bagi anak-anak muda," katanya.

Rakha menegaskan, persoalan anak muda yang tidak dapat mengakses pendidikan dan masih menghadapi masalah kesehatan membutuhkan perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada program unggulan, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Hari ini catatannya banyak anak muda yang tidak sekolah, banyak anak muda yang sakit. Ini perlu dibenahi oleh bangsa," pungkasnya.