HMI Bandung Ancam Turun ke Jalan dengan Massa Lebih Besar, Evaluasi Prabowo-Gibran

INILAHKORAN.ID - HMI Bandung memastikan demonstrasi di Gedung DPRD Jabar, Selasa (3/11/2026) bukan menjadi aksi terakhir. Mereka mengancam kembali turun ke jalan dengan kekuatan massa lebih besar, sekaligus menggalang dukungan berbagai elemen masyarakat untuk menekan pemerintah pusat.

Koordinator Aksi Lapangan HMI Bandung Rakha Alghifari Budiman menegaskan, gerakan yang dibangun organisasinya tidak lagi sebatas membawa identitas mahasiswa ataupun HMI. Mereka ingin mengembalikan gerakan ekstra parlemen sebagai gerakan rakyat yang menyuarakan keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah.

"Ekstra parlemen itu menjadi gerakan rakyat. Tidak ada label gerakan mahasiswa, tidak ada label gerakan HMI Bandung, tapi ini adalah gerakan rakyat," kata Rakha.

Menurutnya, berbagai persoalan nasional yang dirasakan masyarakat membutuhkan perlawanan kolektif. Karena itu, HMI Bandung membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan tersebut.

Rakha bahkan secara terbuka menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami dengan lantang, dengan tegas sampaikan bahwa kami cukup menerima Prabowo-Gibran 2 tahun itu," ujarnya.

Kritik MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Dalam demonstrasi tersebut, HMI Bandung turut menyoroti dua program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Keduanya dinilai memiliki persoalan mendasar yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Rakha menilai, pemerintah tidak cukup melakukan evaluasi terbatas terhadap pelaksanaan kedua program tersebut. Bahkan, dia melontarkan tudingan keras mengenai dugaan praktik korupsi dalam program-program itu.

"Program hari ini bermasalah dua, MBG dan Kopdes. Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Dua program yang berkedok isinya adalah korupsi ini perlu dibenahi dari awal, cabut sampai dengan evaluasi," tegasnya.

Dia juga mempertanyakan efektivitas pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional yang disebut telah berlangsung tiga kali, tetapi dinilai belum memberikan dampak berarti terhadap pelaksanaan MBG.

Sebaliknya, HMI Bandung mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan gratis yang berkeadilan.

Mereka juga menuntut standardisasi infrastruktur pendidikan dan kurikulum secara nasional agar kualitas layanan pendidikan tidak timpang antardaerah serta tidak terus berubah setiap pergantian periode pemerintahan.

Di sektor kesehatan, pemerintah diminta memastikan BPJS Kesehatan benar-benar memberikan pelayanan optimal di rumah sakit, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok ekonomi menengah.

Desak Polisi Transparan, Sebut 60 Demonstran Jadi Target Penangkapan

Persoalan lain yang menjadi sorotan HMI Bandung, adalah penanganan aparat kepolisian terhadap demonstran dalam aksi 20 Oktober lalu.

Rakha mengungkapkan, pihaknya menerima informasi mengenai sekitar 60 orang yang diduga menjadi target operasi penangkapan di kediaman masing-masing. Informasi tersebut diperoleh melalui komunikasi dengan sejumlah rekan yang memiliki latar belakang hukum.

"Ada sekitar 60 orang yang menjadi target operasi. Dalam artian mereka ini akan ditangkap di rumah," ungkapnya.

Dia menyebut, berdasarkan informasi terakhir yang diterima HMI Bandung, sudah ada 13 orang yang ditangkap dan sebagian di antaranya berstatus tersangka.

HMI Bandung meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan bukti yang digunakan dalam penangkapan tersebut. Mereka menegaskan tidak akan membela demonstran yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Namun, terhadap mereka yang tidak terbukti bersalah, HMI mendesak agar segera dibebaskan.

"Kami tidak mengeluarkan yang bersalah, kami hanya menginginkan bebaskan kawan kami yang tidak bersalah dan yang ditangkap tidak sesuai dengan prosedurnya," tegas Rakha.

Dia juga mempersoalkan dugaan penangkapan demonstran di rumah masing-masing, bahkan di hadapan orang tua dan keluarga tanpa penjelasan yang memadai.

Menurutnya, kepastian prosedur hukum menjadi hal penting agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Tuntutan Tak Digubris, HMI Siapkan Konsolidasi Aksi Lanjutan

Ancaman aksi lanjutan bukan tanpa alasan. Rakha menyebut, HMI Bandung sebelumnya telah berupaya membuka ruang komunikasi dengan DPRD Jabar agar tuntutan demonstran diteruskan kepada pemerintah pusat.

Dia merujuk peristiwa pada 12 hingga 29 Oktober, ketika anggota DPRD Jabar disebut sempat menemui massa dan berjanji menyampaikan catatan serta tuntutan melalui Sekretaris Dewan (Sekwan).

Namun, menurutnya, janji tersebut tidak diikuti perkembangan yang jelas.

"Tapi apa hasilnya? Nihil," katanya.

Atas kondisi itu, HMI Bandung memastikan akan melakukan evaluasi dan konsolidasi untuk mempersiapkan demonstrasi berikutnya dengan melibatkan massa yang lebih besar.

"Kami pastikan kami akan turun kembali ke jalanan dengan massa yang lebih banyak, dengan segerombolan masyarakat karena gerakan yang kami miliki bukan hanya gerakan mahasiswa," ujarnya.

Rakha menegaskan, gerakan tersebut akan terus diarahkan untuk mengawal berbagai persoalan nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga penegakan hukum terhadap demonstran.

Dia pun kembali melontarkan desakan kepada Prabowo-Gibran agar segera menyelesaikan persoalan yang disuarakan masyarakat.

"Prabowo-Gibran harus segera selesaikan atau apabila tidak sanggup, Bapak Prabowo beserta Gibran kalau tidak sanggup memimpin negara ini, maka silakan angkat kaki dari kursi kekuasaan," pungkasnya.