HMI Soroti 10 Masalah Kota Bandung, Sebut Kemiskinan dan Pengangguran Akar Persoalan

INILAHKORAN.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung menilai, kemiskinan dan pengangguran menjadi akar berbagai persoalan Kota Bandung. Hal itu disampaikan saat menggelar aksi di Balai Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).

Koordinator aksi HMI Cabang Bandung Ghifari mengatakan, 10 tuntutan yang dibawa mahasiswa saling berkaitan. Persoalan mulai dari parkir liar, kesehatan, kejahatan jalanan, ruang terbuka hijau hingga transportasi.

“Turun ke jalan, itu satu sebetulnya. Dalam 10 poin tuntutan, itu dari satu awalnya. Itu terkait dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran,” kata Ghifari.

Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran memiliki banyak turunan persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menangani masalah tersebut secara menyeluruh.

“Itu banyak turunannya, mulai dari parkir liar, berujung kepada kesehatan, kejahatan, ruang terbuka hijau, BRT dan lain-lainnya,” ucapnya.

HMI juga menyoroti penanganan sejumlah persoalan Kota Bandung, yang dinilai belum maksimal selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Kondisi itu, menjadi salah satu alasan mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui aksi.

“Ini menjadi salah satu permasalahan-permasalahan Kota Bandung yang selama satu tahun setengah tidak diselesaikan oleh Bapak Farhan dan Bapak Erwin selaku wali kota dan wakil wali Kota Kota Bandung,” ujar dia.

Dalam aksi itu, HMI membawa 10 tuntutan. Isinya mencakup parkir liar, RTH, BRT Bandung Raya, relokasi PKL, persampahan, revitalisasi pasar rakyat, pengendalian HIV, guru honorer, penyalahgunaan narkotika, begal dan kejahatan jalanan.

Sedangkan, Pengurus Cabang HMI Bandung Ario Dwi Dalam mengatakan persoalan RTH menjadi salah satu isu yang turut dibahas. Pihaknya menyoroti minimnya anggaran pengadaan RTH dalam RKPD dan APBD Perubahan.

“Salah satunya kemiskinan, pengangguran, lalu ruang terbuka hijau, di mana ruang terbuka hijau kita hari ini fokus anggarannya juga sangat minim di RKPD dan juga APBD Perubahan kemarin,” kata Ario Dwi Dalam.

Selain RTH, HMI menilai persoalan PKL juga berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan penataan PKL, dinilai perlu memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

“Maka juga hal-hal lain yang kemudian kami kritisi. Salah satunya adalah PKL dan banyak lain, begitu di permasalahan di Kota Bandung yang kemudian menjadi turunan daripada persoalan kemiskinan dan juga pengangguran sebetulnya,” ucapnya.

HMI berharap, tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi. Mahasiswa meminta adanya forum lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) membahas persoalan secara lebih terukur.

Ario menyebut, pertemuan berikutnya diharapkan melibatkan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan isu kemiskinan dan pengangguran. Pembahasan, ditargetkan menghasilkan solusi atas persoalan yang disampaikan.

“Selama 7x24 jam nanti mungkin pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan bersama OPD, dan juga wakil wali kota, seluruh perangkat dinas di Kota Bandung membuat satu diskusi dan juga satu temu untuk kemudian berbicara soal-soal,” ujar dia.

HMI menegaskan, mahasiswa tidak menempatkan pemerintah sebagai lawan. Mereka menyebut diri sebagai mitra kritis yang ingin ikut mengawal kebijakan, dan mendorong penyelesaian persoalan masyarakat.

“Kita ini enggak lawan, implementative partner. Maka dari itu begitu yang saya bahasakan dari awal,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan terbuka melanjutkan dialog dengan HMI. Pihaknya juga membuka kemungkinan, melibatkan OPD terkait dalam pembahasan tuntutan mahasiswa.

Dia meminta pembahasan mengenai persoalan Kota Bandung dilakukan berdasarkan data. Data diperlukan agar perbedaan pandangan mengenai kondisi dan kebijakan, dapat dibahas secara objektif.

“Kalau kita mau berdebat, maka kita akan berdebat data. Berikutnya kita akan berdebat interpretasi data. Baru nanti kita akan berdebat bagaimana menginterpretasikan data tersebut menjadi pengejawantahan kebijakan-kebijakan publik,” kata Farhan.

Forum tersebut diakuinya dapat menjadi ruang dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan mahasiswa, diharapkan dapat saling belajar dalam mencari solusi atas berbagai persoalan Kota Bandung.

“Saya kira ini bagian dari kita saling belajar, antara pemerintah dengan masyarakat,” ucapnya.