Mahasiswa Minta KPK Bongkar Hingga ke Akar Pemotongan Upah Pungut Bappenda Bogor

Aliansi Mahasiswa Indonesia Maju menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Mahasiswa Minta KPK Bongkar Hingga ke Akar Pemotongan Upah Pungut Bappenda Bogor
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Ā Alianso Mahasiswa Indonesia Maju Akira menegaskan, KPK tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak di tingkat bawah. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Aliansi mahasiswa Indonesia Maju menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Mereka mendesak KPK membongkar tuntas dugaan pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak KPK memeriksa semua pihak yang ditenggarai terlibat dalam pemotongan upah pungut karyawan atau pegawai Bappenda tersebut.

Hal itu penting untuk menguji seluruh informasi yang berkembang berdasarkan alat bukti, dan juga sebagai dasar langkah KPK dalam penetapan tersangka.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi  Alianso mahasiswa Indonesia Maju Akira menegaskan, KPK tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak di tingkat bawah.
 
Menurutnya, jika terdapat dugaan aliran dana dalam jumlah besar, maka seluruh rantai peristiwa harus dibongkar, mulai dari siapa yang memerintahkan, mengatur, mengumpulkan, menerima, hingga ke mana uang haram tersebut mengalir.

“Hari ini kami datang ke KPK untuk mendesak agar perkara ini dibongkar sampai ke akar. Jangan hanya berhenti pada orang di bawah. Kalau ada informasi mengenai aliran dana miluaran rupiah, maka periksa dan buktikan. Kami ingin semuanya terang benderang berdasarkan alat bukti,” tegas Akira, Selasa (25/8/2026).

Akira juga mendesak KPK mendalami keterkaitan para pejabat esselon dua yang memotong upah pungut dan juga pengepulnya, hingga aliran uang haram tersebut sampai di tangan penyelenggara negara. 

"Sepanjang memiliki relevansi dengan perkara, baik dari aspek kewenangan, administrasi, komunikasi, kebijakan, maupun aliran dana, maka kami mendesak KPK membongkar pihak-pihak yang memberikan perintah, mengatur mekanisme pemotongan, mengumpulkan dana, menerima uang, serta pihak yang menikmati hasilnya," tukasnya. 


Editor : Doni Ramdhani