Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Dedi Mulyadi Terhadap Mahasiswa Baru Unpad

INILAHKORAN.ID - gaya komunikasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadi sorotan. Guru Besar sekaligus Pakar Komunikasi Ilmu Politik Universitas Islam Bandung (Unisba) Septiawan Santana Kurnia menilai, gaya komunikasi yang spontan dan dekat dengan rakyat tetap harus dibatasi etika serta adab seorang pejabat publik.

Sorotan itu muncul setelah perbincangan Dedi Mulyadi dengan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) Keisha yang menuai kritik di ruang publik. Dalam percakapan tersebut, Keisha sempat menyampaikan kondisi keluarganya serta pilihan jurusan yang diambilnya.

Septiawan menilai, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai gaya komunikasi personal. Menurut dia, posisi Dedi sebagai gubernur membuat setiap ucapan dan sikapnya membawa konsekuensi yang lebih besar karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya.

"Ketika seorang penguasa berkomunikasi, dia merepresentasikan sebagai negara dan negara adalah tempat menampung unek-unek, keluh kesah, maka ketika dia mendengarkan, dia juga harus berada dalam sikap seorang yang mendengarkan dengan baik, di situlah yang namanya kekuasaan itu dijaga oleh yang namanya adab," ujar Septiawan, Kamis (20/8/2026).

Dia mengingatkan, ketika adab seorang penguasa tidak lagi menjadi pijakan dalam berkomunikasi, ruang publik justru dapat berubah menjadi sekadar panggung pertunjukan.

"Bila adab itu tidak dijaga, maka dia akan menjadi panggung, panggung gembira, panggung celoteh, dan panggung macam-macam dan itulah yang terjadi," ucapnya.

Menurutnya, mendengar keluhan masyarakat bukan sekadar bagian dari komunikasi, tetapi merupakan konsekuensi dari jabatan yang melekat pada seorang pejabat publik.

"Karena dia dibayar oleh pajak rakyat supaya mendengarkan dan menyelesaikan persoalan rakyat, dan sudah seharusnya seorang penguasa berbicara dengan sebuah adab yang bijaksana sepersis ketika waktu dia kampanye, santun dan sebagainya," katanya.

Gaya Populis Dedi Mulyadi Dinilai Rawan Tanpa Filter

Septiawan mengakui, Dedi Mulyadi memiliki pola komunikasi yang berusaha meruntuhkan sekat antara pemerintah dan masyarakat. Gaya tersebut membuat Dedi tampil lebih terbuka, spontan, dan dekat dengan rakyat.

Namun, menurut dia, pendekatan populis tidak boleh membuat batas antara kapasitas pribadi dan jabatan publik menjadi kabur.

"Tetapi gaya merakyat juga harus membawa adab, aturan (karena) adab penguasa itu adalah bijaksana. Jadi ketika dia blak-blakan, spontan dengan gaya merakyat, jika tidak memakai filter adab, itu akan menjadi rawan. Saya tidak bicara politis lagi, tetapi menjadi kerawanan, kerawanan untuk bisa diterima oleh rakyatnya," katanya.

Septiawan tidak mempersoalkan pilihan Dedi untuk menggunakan komunikasi yang merakyat. Namun yang menjadi catatan, bagaimana gaya tersebut dikendalikan agar tidak kehilangan empati dan kebijaksanaan.

"Gaya merakyatnya memang itu sebuah pilihan, tetapi ketika dilakukan dengan blak-blakan, spontan tanpa filter, tentu saja ini jadi sebuah persoalan. Karena memang sudah adabnya penguasa itu mendengarkan dan berbicara dengan bijaksana," ucapnya.

Dia bahkan mengingatkan, populisme tanpa empati berpotensi menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, yakni belum matangnya komunikasi seorang penguasa ketika berhadapan dengan masyarakat.

"Intinya memang harus beradab, karena akhirnya gaya merakyat itu akan melahirkan populis. Tetapi populis yang tidak empati, artinya ada ketidakdewasaan. Jadi populis untuk sebuah gaya tanpa kematangan, tanpa sebuah cara yang bijak artinya belum dewasa, ada ketidakmatangan," tuturnya.

Untuk itu, Septiawan berharap polemik komunikasi Dedi Mulyadi dengan Keisha tidak berhenti sebagai kontroversi di media sosial. Menurut dia, kejadian tersebut semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap cara pejabat publik membangun komunikasi dengan masyarakat.

Dia juga mengingatkan, agar perhatian pemerintah tidak tersedot pada polemik komunikasi yang sifatnya personal. Sebab, masih terdapat sejumlah persoalan besar di Jawa Barat yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

"Makanya saya menyebut ini panggung gembira untuk sebuah persoalan Jawa Barat yang menurut saya masih banyak persoalan yang lebih penting, seperti pemerataan (pembangunan) pembangunan jalan dan penerangan," tandasnya.