BYD Buka 3.000 Lowongan Kerja di Subang, 800 Lebih Tenaga Kerja Sudah Diterima

INILAHKORAN.ID - Polemik penyerapan tenaga kerja lokal di pabrik BYD, Kabupaten Subang, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar meminta persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar diselesaikan melalui dialog, bukan aksi massa yang berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan.

Di tengah polemik tersebut, BYD tercatat telah membuka sekitar 3.000 posisi pekerjaan melalui aplikasi Nyari Gawe. Dari jumlah itu, lebih dari 800 tenaga kerja telah dinyatakan diterima dan mulai bekerja.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, persoalan yang muncul setelah organisasi masyarakat (ormas) mendatangi pabrik BYD telah ditindaklanjuti melalui pertemuan antarpihak.

Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, dan perwakilan ormas yang sebelumnya mendatangi pabrik telah duduk bersama untuk membahas persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

"Pada prinsipnya, pihak-pihak yang kemarin datang mengonfirmasi sudah bertemu. Dari Pemkab Subang, dalam hal ini Disnaker, dan ormas yang kebetulan kemarin hadir ke BYD juga sudah bertemu," ujar Adi, Minggu (1/11/2026).

Menurut Adi, salah satu aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelamar asal Subang yang telah mendaftarkan diri, tetapi belum berhasil lolos seleksi penerimaan karyawan.

Pemprov Jabar menegaskan, informasi lowongan kerja BYD telah disampaikan secara terbuka melalui aplikasi Nyari Gawe. Platform tersebut menjadi sarana bagi pencari kerja untuk memperoleh informasi sekaligus mengikuti proses rekrutmen sesuai persyaratan perusahaan.

"BYD sekarang ini sudah membuka kurang lebih 3.000 posisi lowongan kerja dan sudah diterima sekitar 800 lebih warga yang sudah diterima dan sudah masuk," ucapnya.

Adi menyebut masyarakat Subang menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, kesempatan tersebut tetap harus disertai pemenuhan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.

Pasalnya, industri otomotif membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis, pengalaman, dan kemampuan menjalankan pekerjaan berdasarkan standar operasional perusahaan.

Kondisi tersebut membuat tidak semua pelamar dapat langsung diterima. Warga yang belum memenuhi persyaratan didorong meningkatkan kemampuan agar memiliki peluang lebih besar dalam proses seleksi berikutnya.

"Memang beberapa lowongan kerja membutuhkan skill dan pengalaman. Jadi, kalaupun warga lokal sekitar pabrik atau Subang belum berkesempatan karena belum memenuhi persyaratan, Disnaker provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melatih warga sekitar pabrik agar memiliki keterampilan sesuai tenaga yang dibutuhkan," katanya.

Adi menambahkan, perusahaan juga harus menjaga standar produksi dan kualitas barang yang dihasilkan. Karena itu, proses penerimaan karyawan perlu mempertimbangkan kesesuaian kompetensi pelamar dengan kebutuhan operasional pabrik.

"Perusahaan juga harus merekrut secara profesional. Mereka punya standar produksi yang harus bagus dengan memenuhi quality control yang sangat ketat. Tentunya pegawai-pegawainya harus terampil dan bisa mengikuti SOP yang ada dalam pabrik tersebut," tuturnya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar mengingatkan agar persoalan rekrutmen tidak berkembang menjadi aksi yang berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan dan iklim investasi.

Pemerintah menilai, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan yang kondusif antara investor dan lingkungan sekitar.

Adi mengatakan, penyampaian aspirasi mengenai kesempatan kerja semestinya dilakukan melalui jalur komunikasi yang melibatkan pemerintah setempat. Pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dapat berperan sebagai mediator untuk mempertemukan perusahaan dengan kelompok masyarakat.

"Pembangunan di Jawa Barat melalui keterbukaan kita terhadap pihak-pihak yang ingin berinvestasi memerlukan dukungan semua pihak. Jadi, hal kemarin seyogianya bisa dikomunikasikan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat atau ormas, dengan difasilitasi pemerintah kabupaten, kecamatan, atau desa," ujarnya.

Menurut Adi, pendekatan dialog diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas secara terbuka tanpa memicu kegaduhan di lingkungan industri.

"Artinya tidak perlu ricuh, tidak perlu ramai-ramai menggeruduk. Seyogianya bisa dilakukan melalui diskusi dan konfirmasi dengan cara-cara yang baik serta dalam suasana kekeluargaan," tegasnya.

Adi turut mengapresiasi respons cepat Pemkab Subang yang mempertemukan pihak perusahaan dan perwakilan ormas setelah aksi berlangsung.

Dia berharap komunikasi antarpihak terus terjaga sehingga persoalan kesempatan kerja dapat diselesaikan tanpa menghambat kegiatan investasi.

Adi juga menyebut BYD bukan satu-satunya perusahaan yang memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe untuk menyampaikan informasi lowongan dan membuka proses rekrutmen secara transparan.

"Alhamdulillah, pihak-pihak sudah bertemu dan diberikan penjelasan. Upaya cepat juga dilakukan Pemkab Subang dengan langsung bertemu dan berkomunikasi dengan ormas, termasuk dengan BYD," pungkasnya.