Perubahan SK BGN Dikeluhkan, Mitra MBG: Beban Operasional Bengkak dan Memberatkan

INILAHKORAN.ID - Puluhan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai daerah di wilayah Priangan Timur berkumpul di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026). 

Pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus menyuarakan kegelisahan mereka terhadap regulasi baru yang dinilai memberatkan operasional di lapangan.

​Sorotan utama para pengelola mengarah pada diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 63551 oleh Badan Gizi Nasional (BGN)\ menggantikan SK Nomor 63539. Perubahan aturan pijakan baru yang ditetapkan BGN terhitung bulan November 2026 itu memicu perubahan drastis pada skema pembayaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

​Jika sebelumnya pengelola menerima tarif harian tetap sebesar Rp6 juta, kini BGN menetapkan skema insentif sebesar Rp2.000 per penerima manfaat. Tak hanya itu, beban biaya kendaraan operasional yang semula ditanggung oleh anggaran kini sepenuhnya dibebankan kepada pihak mitra.

​Berdasarkan kalkulasi para pengelola, perubahan skema ini memicu defisit anggaran operasional yang drastis, diprediksi mencapai Rp80 juta per bulan atau setara Rp1 miliar dalam setahun untuk tiap dapur.

​Salah seorang mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai mengungkapkan tekanan finansial itu memaksa para pengelola mengambil langkah pahit berupa pengurangan relawan dapur.

​"Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata Badai.

​Dampak domino penyusutan anggaran itu juga disuarakan mitra SPPG Suksasenang Kabupaten Tasikmalaya, Nandang Makmur. Menurutnya, pemangkasan tenaga kerja tidak dapat dihindari demi menutupi beban operasional.

​"Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," tegas Nandang.

​Meski diterpa gejolak regulasi, para mitra menegaskan tetap mendukung penuh program prioritas nasional tersebut. Mitra SPPG Ciamis Robi Tamzil menyampaikan mereka tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan mulia program MBG, serta Kepala BGN Sudaryono. Namun, dia meminta pembuat kebijakan melihat langsung fakta di lapangan.

​"Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari pihak mitra saja," tutur Robi.

​Sebagai langkah penyelesaian, para pengelola sepakat menempuh jalur diplomasi dan mengesampingkan opsi aksi massa. Koordinator Mitra SPPG Ucu Supriatna menyampaikan pihaknya telah melayangkan surat resmi ke parlemen.

​Komisi IX DPR dijadwalkan akan menerima audiensi para mitra pada 16 November 2026 mendatang. Para pengelola berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN secara langsung dalam ruang dialog tersebut.

​"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," ujar Ucu.