Fitur Angkut ODGJ Diluncurkan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Soroti Kesiapan Anggaran
DPRD Jabar mengingatkan fitur Angkut ODGJ di SapaWarga jangan hanya menjadi gimik. Kesiapan anggaran, kendaraan, dan tempat penampungan menjadi sorotan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Program penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi SapaWarga yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat perhatian DPRD Jabar.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengapresiasi langkah tersebut karena dinilai dapat mempermudah masyarakat melaporkan keberadaan ODGJ terlantar sekaligus membantu Dinas Sosial melakukan penanganan.
Namun, di balik apresiasi itu, Maulana mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada peluncuran fitur aplikasi. Menurut dia, pelaksanaannya harus ditopang kesiapan anggaran, fasilitas penampungan, serta kendaraan operasional agar laporan masyarakat benar-benar bisa ditindaklanjuti.
Ia khawatir program Angkut ODGJ hanya menjadi gimik apabila tidak disertai perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai.
"Yang jadi pertanyaan, saya khawatir apa yang diwarkan oleh Pak Gubernur ini hanya akan menjadi program gimik belaka lagi," kata Maulana, Senin (16/11/2026).
Maulana menilai kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyinggung program kerja sama Pemprov Jabar dengan 86 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta yang sebelumnya digagas Dedi Mulyadi.
Program tersebut sempat menghadapi persoalan kepastian pendanaan sehingga pelaksanaannya harus menunggu kesiapan anggaran.
Menurut Maulana, persoalan serupa jangan sampai terulang dalam program penanganan ODGJ. Sebab, fitur digital hanya akan efektif apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
"Sebagaimana halnya beberapa saat lalu dengan adanya perjanjian dengan rumah sakit swasta yang ada di kota/kabupaten, itu hanya menjadi program gimik saja. Kenapa? Karena tidak ada anggaran, sehingga program kerja sama rumah sakit itu akhirnya ditangguhkan," ujarnya.
Ia kemudian membeberkan persoalan mendasar yang dihadapi fasilitas penampungan ODGJ milik Pemprov Jabar. Saat ini, menurut Maulana, terdapat dua UPTD yang menangani ODGJ terlantar, yakni UPTD Bina Laras Sakurjaya di Kabupaten Sumedang dan UPTD Bina Laras di Kabupaten Garut.
Kondisi kedua fasilitas tersebut, kata dia, belum memungkinkan untuk menampung tambahan pasien dalam jumlah besar.
UPTD Bina Laras Sakurjaya disebut sudah mencapai kapasitas maksimal. Sementara itu, fasilitas penampungan di Garut menghadapi persoalan infrastruktur karena masih menyewa bangunan bekas kawasan wisata.
Bangunan yang digunakan berupa vila-vila berbahan kayu dengan dinding bilik bambu. Kondisinya disebut banyak mengalami kerusakan.
Bahkan, Maulana mengungkapkan, kerusakan fasilitas tersebut beberapa kali menyebabkan pasien kabur hingga merusak pagar area penampungan.
"Ini sangat memprihatinkan kondisinya. Ini masih nyewa tempatnya, dan nyewanya asalnya adalah bekas tempat wisata, bekas tempat rekreasi. Jadi kayak vila-vila yang terbuat dari kayu, terus kemudian dindingnya dari bilik bambu," tuturnya.
Keterbatasan daya tampung tersebut menjadi persoalan serius apabila fitur Angkut ODGJ justru memicu peningkatan laporan masyarakat. Sebab, pemerintah harus memiliki kepastian mengenai tempat penampungan dan kelanjutan perawatan pasien yang berhasil dijemput.
Maulana juga menyoroti rencana anggaran 2027. Ia menyebut alokasi anggaran untuk UPTD terkait justru mengalami pengurangan, meskipun nilainya tidak terlalu signifikan.
Padahal, penambahan akses pelaporan melalui aplikasi berpotensi meningkatkan kebutuhan operasional, mulai dari penjemputan, penanganan, hingga perawatan ODGJ terlantar. Ketersediaan kendaraan khusus pengangkut ODGJ juga menjadi salah satu kebutuhan yang menurutnya belum terpenuhi.
"Bagaimana mungkin ada fitur penambahan cara merekrut pasien ODGJ, tapi kondisi keuangan bahkan berkurang bukannya ditambah. Bagaimana kekurangan, bahkan belum punya kendaraan pengangkut khusus untuk ODGJ terlantar," katanya.
Karena itu, Maulana meminta Pemprov Jabar memastikan kesiapan fasilitas, sumber daya, kendaraan operasional, dan pembiayaan sebelum program tersebut dijalankan secara optimal.
Ia mengingatkan, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari peluncuran aplikasi maupun publikasi kegiatan di hadapan kamera. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan setiap laporan masyarakat berujung pada penanganan konkret.
"Ini membuktikan bahwa saya khawatir program Angkut ODGJ ini lagi dan lagi hanya sebatas gimik belaka. Lagi dan lagi hanya sebatas action depan kamera saja, dianggap bagus saja, tanpa pertanggungjawaban, tanpa perencanaan yang jelas untuk mem-follow-up dari aplikasi jemput atau angkut ODGJ itu," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan fitur Angkut ODGJ di aplikasi SapaWarga pada Jumat (13/11/2026). Fitur tersebut disiapkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan keberadaan ODGJ terlantar sekaligus memantau proses penjemputan hingga rujukan ke rumah sakit.
Pemprov Jabar menyatakan sistem tersebut melibatkan Dinas Sosial provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta rumah sakit rujukan. Dedi juga menjanjikan penanganan pasien hingga tuntas, termasuk membantu pembiayaan pengobatan apabila keluarga tidak mampu.***
Editor : JakaPermana

