Cegah Percaloan Kerja, Pemprov Jabar Buka Kanal Pengaduan Lewat Sapawarga

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat upaya pencegahan percaloan tenaga kerja dengan membuka kanal pengaduan melalui aplikasi Sapawarga. Masyarakat yang dimintai uang oleh oknum dengan iming-iming dapat meloloskan mereka bekerja di perusahaan tertentu bisa melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar, mengatakan laporan masyarakat akan diteruskan kepada pengawas ketenagakerjaan di wilayah terkait.

Petugas akan menelusuri identitas dan keberadaan pihak yang dilaporkan. Jika diperlukan, penelusuran juga dilakukan melalui koordinasi dengan Disnakertrans di daerah lain.

“Kalau susah dicari, tidak tahu orangnya siapa, akan kami telusuri di media sosial. Kami koordinasi dengan Disnakertrans lain,” ujar Kim dalam kegiatan bursa kerja daring di Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang, Jumat (9/10/2026).

Kim menegaskan, proses melamar hingga mendapatkan pekerjaan semestinya tidak membebani pencari kerja dengan pungutan apa pun. Karena itu, perusahaan diimbau tidak meminta uang kepada pelamar, sementara masyarakat diminta mewaspadai pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi dengan imbalan tertentu.

“Kami melakukan edukasi ke masyarakat bahwa usaha mendapatkan pekerjaan itu tidak dipungut biaya apa pun,” ujarnya.

Pemprov Jabar Sediakan Aplikasi Nyari Gawe

Selain membuka kanal pengaduan melalui Sapawarga, Pemprov Jabar menyediakan aplikasi Nyari Gawe untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung.

Platform tersebut diharapkan dapat mempermudah akses informasi lowongan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan pada perantara yang berpotensi membuka celah praktik percaloan.

Upaya pencegahan juga dilakukan oleh perusahaan dengan mengedukasi masyarakat mengenai modus penipuan rekrutmen.

Perwakilan Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Everpro Indonesia Technologies, Niryani, mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan potensi Penipuan Lowongan Kerja melalui media sosial.

Perusahaan juga menyampaikan informasi mengenai alamat kontak resmi agar pelamar dapat membedakan komunikasi yang sah dengan pesan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Niryani, sejumlah orang pernah dihubungi oknum yang mengabarkan bahwa mereka telah lolos seleksi dan akan menandatangani kontrak kerja. Padahal, informasi tersebut tidak pernah disampaikan oleh perusahaan.

“Oknum itu bilangnya pelamar kerja sudah diterima. Ada juga yang diinfokan akan tanda tangan kontrak kerja, padahal kami tidak mengirimkan info itu,” ucap Niryani.

Pelamar Diminta Verifikasi Informasi Lowongan

Untuk menghindari kerugian, Niryani mengimbau masyarakat agar memeriksa keabsahan informasi rekrutmen, terutama jika menerima pesan yang mencurigakan.

Pelamar dapat mendatangi perusahaan secara langsung untuk mengonfirmasi status seleksi maupun undangan penandatanganan kontrak kerja.

Masyarakat juga perlu memastikan bahwa informasi lowongan dan komunikasi rekrutmen berasal dari kanal resmi perusahaan. Janji kelulusan seleksi yang disertai permintaan uang patut diwaspadai.

Melalui kanal pengaduan, aplikasi pencarian kerja, dan edukasi publik, Pemprov Jabar bersama perusahaan berupaya memperkuat perlindungan pencari kerja dari praktik percaloan dan penipuan rekrutmen.***