Dedi Mulyadi Bantah Resmikan Data Center BDx di Jatiluhur

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah anggapan bahwa dirinya menghadiri peresmian proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Dedi mengatakan kedatangannya ke lokasi dilakukan untuk memastikan investasi berjalan lancar sekaligus mengecek status perizinan dan kesiapan pasokan air.

Penjelasan tersebut disampaikan Dedi di tengah sorotan terhadap proyek data center BDx yang kini dihentikan sementara karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum selesai.

Dedi mengungkapkan, komunikasi awal dengan pihak investor terjadi setelah rombongan perusahaan mendatangi Kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Pertemuan tersebut difasilitasi anggota DPR RI Mulyadi.

"Jadi waktu itu gini, ada rombongan datang ke kantor Gubernur Jawa Barat dibawa oleh Pak Mulyadi, anggota DPR RI Komisi Keuangan dari Bogor," katanya saat ditemui di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Setelah pertemuan tersebut, Dedi mengaku berinisiatif meninjau langsung lokasi proyek. Ia menegaskan kedatangannya bukan atas undangan perusahaan dan bukan bagian dari agenda seremonial.

"Saya datang tidak berombongan apa pun, saya datang sendiri loh ke situ. Artinya datang bukan atas undangan, dan bukan juga saya mengundang," ucap Dedi.

Dedi Cek Kelengkapan Perizinan

Dalam kunjungan tersebut, Dedi mengatakan hal pertama yang ditanyakannya adalah kelengkapan dokumen perizinan.

Menurut penjelasan yang diterimanya, perusahaan telah mengantongi izin penanaman modal asing (PMA) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, dua dokumen penting, yakni AMDAL dan PBG, masih dalam proses.

Dedi kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempercepat proses administrasi yang masih tertunda.

"Kata Pak Bupatinya, belum. Saya bilang, 'Pak Bupati, percepat izinnya jangan lama-lama.' Kata Bupatinya itu di videonya ada. Ini konsultannya belum (urus) sampai sekarang," kata Dedi.

Kondisi tersebut sejalan dengan keputusan pemerintah yang menghentikan sementara pembangunan data center BDx. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan proyek belum boleh dilanjutkan sebelum dokumen AMDAL dan PBG terpenuhi.

Dedi juga membantah adanya agenda peresmian ketika dirinya berada di lokasi proyek.

"Tidak ada pembangunan, tidak ada peresmian, dari situ saya pulang lagi. Itu jelas kok datanya di saya. Dan itu diberlakukan pada siapa pun saya ya. Setiap ada investasi, BYD, saya langsung datang memastikan izinnya lancar," tegasnya.

Menurut Dedi, kebiasaan turun langsung ke lapangan untuk mengecek investasi telah lama dilakukannya. Langkah tersebut, kata dia, bertujuan memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang mengganggu masuknya investasi ke Jawa Barat.

"Itu murni inisiatif saya datang memastikan ada investasi dan harus lancar," jelasnya.

Soroti Kebutuhan Air Data Center

Selain perizinan, Dedi mengaku menyoroti kebutuhan air yang akan digunakan untuk operasional data center.

Ia meminta penjelasan langsung kepada PDAM Purwakarta mengenai kapasitas pasokan air yang tersedia agar kebutuhan industri tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Dedi menyebut PDAM Purwakarta memiliki alokasi air hingga 3.000 liter per detik. Namun, pemanfaatannya saat ini disebut baru sekitar 380 liter per detik karena keterbatasan infrastruktur dan modal pengembangan jaringan.

Dedi menilai kehadiran pelanggan industri seperti BDx berpotensi memperkuat kemampuan finansial PDAM untuk memperbaiki infrastruktur dan memperluas jaringan distribusi air.

"Nah dengan masuknya BDx, maka nanti PDAM akan mendapat uang yang cukup dalam setiap bulan dan dia bisa melakukan pinjaman memperkuat infrastrukturnya yang nilainya hampir Rp750 miliar," katanya.

Namun, kebutuhan air proyek tersebut menjadi salah satu aspek yang tengah mendapat perhatian pemerintah. Berdasarkan penjelasan Pemprov Jabar, kebutuhan air pada tahap pengembangan berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari.

Dedi juga menegaskan kebutuhan air masyarakat Purwakarta tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan langsung dari Waduk Jatiluhur.

Menurutnya, sebagian masyarakat menggunakan sumber air dari kawasan pegunungan, sedangkan air dari Jatiluhur juga dimanfaatkan untuk kebutuhan wilayah lain, termasuk sektor pertanian.

"Bahkan masyarakat Desa Sukasari yang tergusur oleh pembangunan Jatiluhur, akses listrik 100 persen baru didapat ketika saya memimpin. Airnya pun tidak menggunakan air dari Jatiluhur, air dari pegunungan gitu loh," pungkasnya.

Saat ini pembangunan data center BDx di Jatiluhur masih dalam status penghentian sementara. Pemkab Purwakarta juga melakukan pengawasan di lokasi untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan sebelum persyaratan AMDAL dan PBG terpenuhi.***