DPRD Jabar Kebut Pembahasan RAPBD 2027, Belanja Super Prioritas Jadi Fokus

INILAHKORAN.ID - Keterbatasan likuiditas keuangan, memaksa Pemprov Jabar lebih selektif dalam menentukan belanja daerah pada 2027. 

DPRD Jabar kini mendorong agar anggaran difokuskan pada program superprioritas, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berlangsung ketat. 

Salah satu persoalan utama yang harus diselesaikan, menyesuaikan besarnya kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Iswara, rancangan sementara APBD 2027 memproyeksikan pendapatan sekitar Rp28,00 triliun, sementara belanja mencapai Rp29,03 triliun, ini msh dinamis. Kondisi tersebut membuat DPRD harus mencermati kembali seluruh usulan kegiatan Pemprov Jabar.

"Ya, kita sekarang sedang betul-betul mengkaji semua program kegiatan yang diusulkan TAPD, oleh Pemprov, mana-mana yang betul-betul prioritas, yang paling prioritas yang mana, karena anggaran kita relatif terbatas di 2027 ini," ujar Iswara usai Rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kantor DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).

Tekanan anggaran tersebut tidak terlepas dari batalnya rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun, melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 2026. Padahal, skema pembiayaan itu sebelumnya disiapkan untuk membiayai 511 kegiatan yang tersebar di 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

Akibatnya, sejumlah program yang tidak terakomodasi dalam APBD 2026 harus kembali dipertimbangkan untuk masuk dalam anggaran tahun berikutnya. Namun, tidak seluruh usulan keg otomatis dapat dibiayai, karena DPRD perlu memastikan tingkat urgensi setiap kegiatan.

Iswara menilai, sebagian kegiatan tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

"Ya, hampir semua juga saya lihat hampir semuanya juga penting ya, karena itu kegiatan infrastruktur. Kan infrastruktur kita juga untuk mendorong perekonomian di Jawa Barat, ya," katanya.

Dalam rancangan APBD 2027, pada pengeluaran pembiayaan masih terdapat alokasi cicilan pokok pinjaman sebesar Rp1,1 triliun. Padahal, pinjaman Rp3,4 triliun yang menjadi dasar perhitungan cicilan tersebut tidak jadi direalisasikan.

Di tengah keterbatasan tersebut, DPRD Jabar juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperjuangkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Iswara mengungkapkan, DBH sebesar Rp1,22 triliun yang telah memiliki Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ternyata baru terealisasi Rp19 miliar. Sementara itu, masih terdapat potensi DBH tahun anggaran 2025 sekitar Rp2 triliun yang belum memiliki PMK.

Menurutnya, pencairan seluruh hak DBH tersebut akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemprov Jabar untuk membiayai program pembangunan.

"Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, fiskal kita cukup kuat apalagi jika DBH yang memang itu adalah hak kita sebesar Rp1,22 triliun dibayar, kemudian jg sekitar Rp2 triliun DBH tahun 2025 juga belum," tuturnya.

Meski demikian, DPRD tidak ingin penyusunan APBD hanya berorientasi pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat. Program pembangunan yang benar-benar penting dan berdampak bagi masyarakat juga harus tetap mendapatkan alokasi anggaran.

"Jadi sekarang semangat kita melihat sejauh mana setiap rupiah ini sekarang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, karena kita sedang kesulitan likuiditas ini. Semangatnya itu sekarang lah ya," ungkap Iswara.

Di sisi lain, Iswara memastikan pembahasan RAPBD 2027 akan diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 November 2026.

"Kalau merujuk kepada peraturan pemerintah atau kepada regulasi, baik Peraturan Pemerintah maupun Permendagri, ya memang paling lambat 30 November. Tapi dewan kami pasti akan taat asas. Sebelum 30 November kita akan selesaikan," katanya.

Dia menegaskan, pembahasan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar program yang diputuskan dapat direalisasikan tanpa membebani kondisi fiskal Jawa Barat.

"Ya itu tadi, karena likuiditas keuangan kita sekarang turun, sementara penduduk kita besar, program-program dan kegiatan kita jg banyak. Nah, kita betul-betul harus melihat mana yang superprioritas, supaya terbisa terbiayai dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya.