Kembali Geruduk DPRD Jabar, Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

INILAHKORAN.ID - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Barisan mendesak pemerintah menindaklanjuti tuntutan yang sebelumnya disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jabar. Mereka mengancam meningkatkan eskalasi gerakan, jika aspirasi tersebut terus diabaikan.

Presiden Mahasiswa Universitas Pasundan Muamar Baasir mengatakan, aksi lanjutan ini bukan untuk menyampaikan tuntutan baru, melainkan menagih bukti konkret atas aspirasi yang telah diserap dalam demonstrasi pada 20 Oktober 2016 lalu.

Menurut Muamar, penerimaan aspirasi tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata dari pemerintah. Dia menilai sejumlah tuntutan mahasiswa belum menunjukkan perkembangan yang jelas.

“Hari ini aspirasi kita seakan-akan hanya berjamur di meja tulisan pemerintah hari ini, tapi tidak ada diejawantahkan,” kata Muamar di sela aksi di depan Kantor DPRD Jabar, Kamis (29/10/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung seruan “Pulihkan Indonesia” sebagai representasi tuntutan terhadap berbagai persoalan nasional. Gerakan itu tidak hanya menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mendesak pembenahan di seluruh sektor.

Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan dan program yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga menuntut penguatan supremasi sipil serta supremasi hukum sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola negara.

Muamar menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga pemerintah mengambil langkah konkret. Dia memperingatkan, sikap lamban dalam merespons aspirasi berpotensi memicu aksi dengan skala lebih besar.

“Pemerintah hari ini ketika dia tidak bergegas untuk memperbaiki, kita akan datang dengan eskalasi yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan, keresahan mahasiswa di berbagai daerah memiliki kesamaan, termasuk dengan gerakan mahasiswa di Jakarta. Karena itu, pemerintah diminta tidak sekadar menampung aspirasi, tetapi juga menjawab tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.

“Target dari kami, kami akan tetap membuat suatu gelombang gerakan sampai poin aspirasi kita ini dapat diejawantahkan oleh pemerintah,” kata Muamar.

Mahasiswa Kritik Komersialisasi Pendidikan

Selain mendesak pembenahan tata kelola pemerintahan, mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan yang dinilai semakin membebani masyarakat, terutama di lingkungan perguruan tinggi swasta.

Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara (Uninus) Muhammad Dzil Abhani mengatakan, sistem pendidikan nasional masih menyisakan persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan para pemangku kebijakan.

Dia menilai komersialisasi pendidikan menjadi salah satu sumber keresahan mahasiswa. Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan, agar pendidikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mahasiswa hari ini juga begitu sangat resah dengan kondisi pendidikan hari ini. Yang mana secara muatan-muatan yang kemudian dihadirkan oleh sistem yang kemudian ada di Indonesia mengenai pendidikan, justru itu kemudian dijadikan sebuah komersialisasi pendidikan, terkhususnya kampus-kampus swasta,” ujar Dzil.

Menurut dia, pembenahan sistem pendidikan harus menjadi bagian dari agenda pemulihan nasional agar kebijakan yang diterapkan tidak justru memperberat persoalan akses pendidikan.

Soroti Tata Kelola Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Langlang Buana Bandung Muhammad Azmi Fathurrahman. Dia menyoroti tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Azmi menilai, persoalan kompetensi kementerian berdampak terhadap masyarakat. Ia juga mempertanyakan kejelasan pengungkapan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Kemarin kebakaran hutan sudah selesai, namun per hari ini dampak ataupun siapa pelaku dari kebakaran tersebut, sampai hari ini belum terungkap,” katanya.

Azmi menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan penindasan, ketidakadilan, dan kebohongan yang dinilai masih terjadi di Indonesia.

Dia mengingatkan kembali nilai-nilai yang menjadi komitmen mahasiswa ketika memasuki perguruan tinggi, yakni membangun tanah air tanpa penindasan, bangsa yang menjunjung keadilan, serta kehidupan yang bebas dari kebohongan.

Namun, menurut Azmi, kondisi bangsa saat ini belum mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai tersebut. Ia pun melontarkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya masih menyisakan persoalan keadilan dan kejujuran.

“Di hari ini, bangsa Indonesia jauh dari kata keadilan. Dan satu yang terakhir, kami disumpah untuk berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Dan per hari ini masih banyak kemunafikan-kemunafikan dan kebohongan yang terjadi di negara kita ini, khususnya yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran pada saat hari ini,” tutur Azmi.

Mahasiswa Poros Barisan menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan, hingga pemerintah menunjukkan tindak lanjut yang nyata. Mereka menilai evaluasi kebijakan, penguatan supremasi sipil dan hukum, pembenahan pendidikan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dari agenda pemulihan Indonesia.

Dalam aksi ini, awalnya mahasiswa dari Universitas Pasundan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Langlang Buana dan Universitas Islam Nusantara mendatangi DPRD Jabar sekitar pukul 15.00 WIB. 

Menggelar orasi sekitar satu jam, rombongan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta Poltekkes Bandung datang dan bergabung dalam aksi kali ini.