Antisipasi Pengurangan Ritase, Pemkot Bandung Perkuat Pengolaham Sampah Lokal

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan, peningkatan kapasitas pengolahan sampah secara mandiri hingga dua kali lipat pada akhir 2025. Saat ini, baru sekitar 10 persen dari total sampah harian kota yang mampu diolah di tingkat lokal. Sementara sisanya masih bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA) Sari Mukti.

Antisipasi Pengurangan Ritase, Pemkot Bandung Perkuat Pengolaham Sampah Lokal
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan, peningkatan kapasitas pengolahan sampah secara mandiri hingga dua kali lipat pada akhir 2025. Saat ini, baru sekitar 10 persen dari total sampah harian kota yang mampu diolah di tingkat lokal. Sementara sisanya masih bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA) Sari Mukti.

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan, peningkatan kapasitas pengolahan sampah secara mandiri hingga dua kali lipat pada akhir 2025. Saat ini, baru sekitar 10 persen dari total sampah harian kota yang mampu diolah di tingkat lokal. Sementara sisanya masih bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA) Sari Mukti.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung tengah bersiap menghadapi evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait jumlah ritase atau kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA tersebut. Evaluasi itu, dinilai penting karena kemungkinan adanya pembatasan pengiriman sampah ke luar kota.

“Saat ini kita baru bisa memilah, mengolah, memanfaatkan dan memusnahkan sekitar 150 ton per hari, itu baru 10 persen. Harus kita percepat agar akhir tahun bisa naik ke 20 persen,” kata Farhan pada Jumat 26 September 2025.

Menurut ia, apabila target tersebut tercapai. Kota Bandung akan lebih siap menghadapi kemungkinan pengurangan ritase pada awal tahun mendatang. Langkah percepatan pengolahan sampah, juga akan berfokus pada penguatan program-program berbasis masyarakat.

Salah satu program andalan yang akan diakselerasi adalah program kurangi, pisahkan dan manfaatkan atau Kang Pisman. Namun Farhan mengakui, partisipasi masyarakat dalam program ini mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

“Dari sekitar 400 RW yang dulu aktif, sekarang hanya tersisa 300-an RW. Kita akan kebut lagi implementasinya,” ucapnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah kawasan yang sebelumnya berstatus kawasan bebas sampah (KBS). Kawasan-kawasan tersebut, semestinya mampu mengolah minimal 30 persen sampah di lingkungan masing-masing. Namun kini, banyak di antaranya tidak lagi memenuhi ambang batas tersebut.

Untuk mengembalikan semangat pengelolaan sampah dari tingkat warga kata ia, Pemkot Bandung akan mengintegrasikan program lingkungan dengan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Pihaknya menyebut, pendekatan ini akan dilakukan melalui inisiatif “siskamling siaga bencana.”

“Penanganan sampah tidak bisa lepas dari isu bencana. Sampah bisa sebabkan banjir, wabah penyakitdan lainnya. Lewat pendekatan ini, kita harap bisa mendorong kembali keterlibatan masyarakat,” ujar dia


Editor : JakaPermana