Prabowo Siapkan Lahan Sekolah Rakyat di Kota Bandung, Farhan Masih Tunggu Kepastian

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, Presiden Prabowo Subianto berencana menyerahkan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat dan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung. Kepastian lokasi dan luas lahan, masih menunggu hasil asesmen.

Dia mengatakan, informasi mengenai rencana penyerahan lahan itu diterimanya pada hari ini, Selasa (10/11). Kepastian jumlah maupun lokasi lahan, diperkirakan baru diketahui dalam beberapa pekan mendatang.

"Hari ini saya mendapatkan kabar, pak presiden akan menyerahkan lahan kepada Kota Bandung untuk dijadikan sekolah rakyat dan ruang terbuka hijau. Mengenai jumlah dan lokasi, kami masih menunggu kepastian. Insya Allah dalam minggu-minggu ke depan, akan mendapatkan kepastian," kata Farhan.

Dia menyampaikan apresiasi, atas perhatian presiden terhadap kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Rencana penyerahan lahan itu, diharapkan mendukung penambahan fasilitas pendidikan sekaligus memperluas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

"Atas nama pemerintah dan warga Kota Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada presiden Indonesia atas perhatiannya yang begitu besar kepada kami," ucapnya.

Mengenai jadwal pembangunan, Farhan mengaku belum mendapatkan kepastian. Setelah lahan tersedia, pemerintah daerah akan menyerahkannya kepada Kementerian Sosial yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sekolah rakyat.

"Saya belum tahu. Begitu lahannya ada, kita serahkan kepada Kementerian Sosial untuk dibangun," ujar dia.

Dia menjelaskan, lahan yang disiapkan merupakan tanah milik warga yang telah diakuisisi bukan berasal dari aset milik pemerintah daerah. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil asesmen dan kepastian mengenai lahan yang akan diserahkan.

"Lahannya punya warga yang diakuisisi. Saya tidak tahu, pokoknya pak presiden memberikan," jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan maupun pengelolaan sekolah rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Skema itu juga, berlaku pada dua sekolah rakyat yang saat ini sudah beroperasi di Kota Bandung.

"Tanahnya maupun manajemennya oleh Kementerian Sosial. Setiap pemerintah kota atau kabupaten, harus menyumbangkan lahan bagi pembangunan sekolah rakyat. Jadi dari presiden kepada pemerintah, kemudian pemerintah menyerahkannya kepada Kementerian Sosial," tutur dia.

Menurut Farhan, keberadaan dua sekolah rakyat yang sudah berjalan memberikan manfaat dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Program itu, membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal.

"Berjalan sangat baik, dan sangat membantu kami dalam mengatasi ATS. Itu luar biasa. Alhamdulillah," ungkapnya.

Meski demikian, persoalan ATS di Kota Bandung masih membutuhkan penanganan. Diperkirakan jumlah anak tidak sekolah mencapai sekitar 7.800 orang. Sementara itu, jumlah peserta didik di dua sekolah rakyat diperkirakan sekitar 2.000 siswa meskipun angka pastinya masih perlu diperiksa kembali.