Jelang Pemilu 2024, Bawaslu KBB Usulkan Anggaran Sebesar Rp23 Miliar

INILAHKORAN, Ngamprah - Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai melakukan sejumlah persiapan jelang Pemilu 2024. Salah satunya dengan mengajukan usulan anggaran.

Adapun usulan anggaran yang diajukan Bawaslu KBB, yakni sebesar Rp23 miliar. Rencananya, anggaran tersebut bakal digunakan untuk berbagai kebutuhan terkait operasional Bawaslu seperti honorarium. Termasuk, kebutuhan bagi pengadaan barang dan jasa untuk Pemilukada pada Pemilu 2024.

Komisioner Bawaslu KBB Bidang Penanganan Pelanggaran, Ai Wildani Sri Aidah mengatakan, berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran Bawaslu untuk Pemilukada KBB pada Pemilu Serentak 2024 nanti adalah Rp23 miliar lebih.

Baca Juga: Lantaran Bertentangan UU Cipta Kerja, Banyak yang Dicabut Pemkot Cimahi Lakukan Harmonisasi Perda

"Itu sudah kami usulkan ke Pemda KBB dan juga DPRD," katanya kepada wartawan.

Ia menyebut, ada dua pos besar pembiayaan Bawaslu KBB yang bersumber dari dana APBD, antara lain untuk honorarium panitia Ad Hoc seperti pengawas di kecamatan, desa, dan TPS yang mencapai Rp8 miliar. Serta pengadaan barang dan jasa Rp14 miliar.

"Kami berharap anggaran yang bersumber dari APBD tersebut bisa terealisasi, mengingat penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU tapi ada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," sebutnya.

Baca Juga: Ribuan Warga Kabupaten Bandung Hadiri Salim Expo 2022 di Dome Bale Rame Soreang

Sementara, jelas dia, anggaran untuk jajaran ketua dan komisioner Bawaslu sudah dicover dari APBN.

"Jadi anggarannya harus sudah ada pada saat tahapan Pilkada KBB yang dimulai tahun depan," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Pansus 7 DPRD KBB yang membahas Dana Cadangan Pilkada, Edi Mirwan mengaku, pada rapat Pansus sudah dibicarakan anggaran untuk persiapan Pemilu Serentak 2024.

Baca Juga: 10 Perupa Cilik Unjuk Gigi dalam Pameran Anak Indonesia Berani Kreatif di GPK Bandung

Kendati demikian, anggaran yang ada hanya Rp63 miliar dan itu peruntukkannya bagi KPU. Sementara anggaran untuk Bawaslu belum teralokasikan.

"Anggaran yang teralokasikan baru Rp 63 miliar untuk KPU dan itu juga sebenarnya masih kurang karena usulannya Rp 103 miliar. Nah untuk yang Bawaslu belum dibahas, tapi memang masih ada waktu karena belum ketuk palu," ucapnya. (Agus Satia Negara)