Banyak Kerugian dari Pemadaman Listrik Bergilir, Dedi Mulyadi Desak PLN Gerak Cepat

INILAHKORAN.ID - Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat mulai merembet ke berbagai sektor ekonomi. 

Aktivitas industri manufaktur, usaha kecil menengah, hingga kebutuhan dasar masyarakat dilaporkan terganggu pemadaman listrik bergilir akibat pasokan yang belum sepenuhnya stabil dalam sepekan terakhir.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai, gangguan berupa pemadaman listrik bergilir tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. 

Menurutnya, pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berulang telah menciptakan risiko kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi sektor industri yang mengandalkan kontinuitas pasokan energi.

"Saya berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat. Karena pemadaman bergilir itu dari sisi makronya mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya, maka sepabrik itu seluruh produknya gagal dan itu kerugian," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan, terhentinya operasional pabrik akibat listrik padam berpotensi menggagalkan proses produksi yang sedang berjalan. Kondisi tersebut tidak hanya memicu kerugian perusahaan, tetapi juga mengganggu rantai pasok dan distribusi barang ke konsumen.

Dia menambahkan, efek lanjutan dari terganggunya produksi akan terasa pada keterlambatan pemenuhan pesanan, yang pada akhirnya memperberat tekanan ekonomi di tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih.

"Setelah itu nanti pesanan-pesanan barangnya tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah-tengah tantangan ekonomi kita yang di globalnya lagi berat," ucapnya.

Selain sektor industri besar, Dedi menyoroti dampak yang dirasakan pelaku usaha mikro dan masyarakat umum. Berbagai laporan yang diterimanya menunjukkan pemadaman listrik telah menghambat aktivitas produksi UMKM yang bergantung pada mesin dan peralatan elektronik.

Dia bahkan mengaku menemukan banyak keluhan warga yang disampaikan melalui media sosial, terkait dampak langsung pemadaman listrik terhadap aktivitas sehari-hari.

"Misalkan, tadi kan ada yang teriak-teriak uh enggeus teu bisa modol (sudah tidak bisa buang air besar) katanya begitu di media sosial," katanya.

Keluhan lain datang dari pelaku usaha yang tidak dapat menjalankan produksi, hingga penghobi ikan koi yang mengalami kerugian akibat matinya sistem pendukung kolam saat listrik padam.

"Kemudian, tidak bisa lagi mencetak produk UMKM, apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Pokoknya ekonomi mikro dan makro terganggu. Untuk itu segera diselesaikan," ujarnya.

Pemprov Jabar, lanjutnya, berharap PLN dapat mempercepat pemulihan sistem agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin terdampak.

"Semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat untuk apa, untuk tidak merugikan ekonomi domestik keluarga," katanya.

Di tengah meluasnya dampak pemadaman, muncul pula wacana sejumlah pelanggan yang berencana menempuh jalur hukum terhadap PLN. 

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban apabila merasa dirugikan oleh layanan yang diterima.

Menurutnya, hubungan antara perusahaan penyedia listrik dan pelanggan harus berjalan secara timbal balik, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing pihak.

"Ya itu hak setiap orang atau konsumen. Karena PLN itu kan BUMN yang berdiri sendiri, yang dia melakukan pengelolaan sendiri. Ya ada timbal balik. Timbal baliknya begini, Bagaimana kalau kita telat bayar, kan kita juga suka digunting (diputus)," tandasnya.