Beasiswa Siswa Miskin Masih Menggantung, Dedi Mulyadi Tunggu Data Dapodik 2026/2027

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, anggaran beasiswa siswa miskin tetap disiapkan Pemprov Jabar.

Namun, Dedi Mulyadi mengatakan realisasi beasiswa siswa miskin itu masih menunggu pembaruan data jumlah siswa baru TA 2026/2027. Khususnya siswa kelas 1 SMA/SMK swasta dari keluarga tidak mampu.

Dedi Mulyadi menjelaskan, hingga awal Februari 2026 Pemprov Jabar belum memperoleh data valid siswa penerima beasiswa siswa miskin yang masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru. Kondisi itu membuat anggaran belum bisa dimunculkan dalam APBD murni 2026.

“Gini, kan mulai belajarnya nanti Juni-Juli dan kita hari ini, belum bisa mendapatkan update data berapa kelas 1 di sekolah swasta yang tidak mampu pada tahun ajaran 2026/2027, jadi uang itu belum muncul karena kita belum ada data untuk siswa di Dapodik yang baru,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Selasa 3 Februari 2026.

Menurutnya, setelah data jumlah siswa miskin kelas 1 SMA/SMK swasta tersedia Pemprov Jabar akan langsung menyiapkan anggaran melalui pergeseran APBD 2026, tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan.

“Kan, nanti sasarannya kelas 1. Nanti berarti berdasarkan data, penerimaan siswa tahun 2026/2027. Anggarannya nanti bisa dengan pergeseran,” ucapnya.

Pernyataan Dedi Mulyadi itu sekaligus merespons sikap Komisi V DPRD Jabar yang sebelumnya memastikan belum ada alokasi beasiswa siswa miskin dalam APBD murni 2026.

Fakta tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi V DPRD Jabar yang dipimpin Ketua Komisi V, Yomanius Untung, bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Senin kemarin.

Rapat maraton yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga 19.45 WIB itu secara khusus membahas keberpihakan anggaran pendidikan, terutama bagi siswa miskin ekstrem desil 1 yang bersekolah di SMA/SMK swasta.

Dalam forum tersebut, Komisi V mendesak Pemprov Jabar segera melakukan pergeseran APBD murni 2026, agar hak siswa miskin terhadap beasiswa tetap terpenuhi.

“Jadi, data terakhir ada Rp150 miliar alokasi untuk beasiswa operasional, dan ada sekitar Rp68 miliar yang dialokasikan untuk beasiswa personal, yang untuk keluarga miskin ekstrim. Tadi tersampaikan bahwa clear, di APBD murni 2026 itu tidak ada,” ungkapnya.

Isu belum teranggarkannya beasiswa siswa miskin ini menjadi sorotan publik, mengingat kebijakan penghapusan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebelumnya disebut akan digantikan dengan skema bantuan yang lebih tepat sasaran bagi keluarga tidak mampu.