Beredar Surat Arahan ASN Bikin Konten Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran

INILAHKORAN.ID - Beredarnya sebuah dokumen dinas berisikan arahan publikasi serentak mengenai capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mendadak viral di media sosial Threads.

Surat edaran tertanggal 13 Oktober 2026 tersebut menuai gelombang kritik serta kontroversi dari kalangan warganet.  

​Dokumen bernomor DIK-TI.07.01-5 yang dikeluarkan oleh Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut merujuk pada arahan Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI).  

​Dalam surat edaran tersebut, seluruh jajaran Kantor Wilayah hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia diminta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan "Orkestrasi Agenda Setting Capaian 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran".  

​Adapun beberapa instruksi teknis yang tertuang dalam dokumen mencakup. 

​Publikasi Serentak: Memublikasikan konten capaian kinerja mulai 13 hingga 20 Oktober 2026 di kanal media sosial masing-masing satuan kerja dengan wajib menyebutkan (mention) akun resmi @kemenimipas.  

​Pesan Kunci dan Kata Kunci: Wajib mencantumkan frasa "2 Tahun Gerak Nyata" serta kata kunci pendukung seperti "Transformasi Bangsa", "Pemerintah Bergerak Membenahi Fondasi", hingga "Menuju Indonesia Emas 2045".  

​Tagar Resmi: Setiap unggahan diwajibkan menggunakan tagar #2TahunGerakNyata serta tagar pendukung seperti #TransformasiBangsa dan #HasilNyataManfaatTerasa untuk mempermudah pemantauan (crawling) oleh sistem BAKOM RI.  

​Memicu Kontroversi dan Reaksi Warganet

​Beredarnya edaran ini memicu narasi kritis di media sosial. Salah satu akun Threads dengan nama @nick.her.java mengunggah tangkapan layar dokumen tersebut dan mempertanyakan netralitas serta peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diarahkan untuk mengunggah pencapaian pemerintah.  

​"SEKARANG WOWOK LITERALLY MEMERINTAHKAN PNS / ASN UNTUK MENJADI BUZZER GRATISAN... ASN lain disuruh beginian juga gak??" tulis akun @nick.her.java dalam unggahannya yang telah disukai ribuan pengguna.

​Unggahan tersebut dibanjiri ratusan komentar warganet yang memberikan pandangan kontra terhadap klaim pencapaian pemerintah selama dua tahun terakhir. 

Hingga berita ini diturunkan, unggahan mengenai surat instruksi tersebut masih terus bergulir di media sosial dan memantik diskusi publik mengenai batas peran komunikasi publik kementerian dengan agenda publikasi pemerintah.