Berikan Multiplier Effect, Dedi Mulyadi Sebut KUR Perumahan Hidupkan Ekonomi Rakyat dari Tukang hingga Warung

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut optimistis program kredit usaha rakyat atau KUR Perumahan yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurutnya, program ini berpotensi besar memberikan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat.

Dedi Mulyadi menyampaikan hal itu saat peluncuran program penguatan ekosistem perumahan bertajuk Imah Merenah, Hirup Tumaninah serta sosialisasi KUR Perumahan di Sabuga, Kota Bandung, Kamis 18 September 2025.

Dengan kuota 105 ribu rumah atau sekitar 30 persen dari total 350 ribu unit yang disediakan melalui KPR Sejahtera FLPP, Jawa Barat menjadi provinsi dengan porsi terbesar. Dedi menilai, dampak ekonomi dari pembangunan perumahan tersebut akan dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat.

“Implikasinya multiplier effect. Ekonomi, satu toko bangunan, supir yang angkut barang akan hidup, ketiga kuli bangunan hidup, mandor hidup, tukang kayu hidup, warung hidup,” kata Dedi.

Meski begitu, Dedi mengingatkan adanya potensi masalah dalam pelaksanaan. Ia menyoroti praktik manipulasi pendapatan yang sering terjadi, terutama dalam rantai kerja antara kontraktor, mandor, hingga pekerja kecil. Kondisi ini, ujarnya, bisa merembet hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokasi perumahan.

“Ketika kontraktor memanipulasi mandor, seterusnya hingga akhirnya pelaku usaha warung atau rumah makan di sekitar perumahan yang terdampak,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung kenakalan sebagian tukang bangunan yang kerap terjadi di lapangan. Dengan nada ringan, Dedi bahkan mengaitkan pengalamannya sendiri saat remaja.

“Atau yang kedua, tukang bangunan nakal. Saya tahu kenakalan yang begini, karena saya pernah jadi kuli ngaduk. Saya SMA itu, kalau libur saya selalu ikut kuli bangunan. Pacaran sama tukang warung, uang habis. Pas mau pulang, enggak punya duit,” ceritanya disambut tawa audiens.

Program KUR Perumahan ini dinilai krusial karena Jawa Barat masih menghadapi backlog perumahan sekitar 2,8 juta unit. Artinya, jutaan keluarga belum memiliki rumah layak huni. Dari sisi kepemilikan, baru sekitar 83 persen rumah tangga di Jabar yang sudah memiliki hunian sendiri.

Kondisi tersebut membuat program KPR subsidi FLPP dan KUR Perumahan menjadi salah satu solusi strategis. Selain menekan backlog, pembangunan rumah baru juga diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi rakyat.