Dedi Mulyadi Wajibkan 7,5 Persen APBD Daerah Jabar untuk Jalan, OPD Tak Produktif Siap Dipangkas

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perbaikan jalan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Dedi Mulyadi mewajibkan setiap kabupaten/kota di Jabar mengalokasikan minimal 7,5 persen dari total APBD untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

Aturan tersebut akan dipertegas melalui penerbitan keputusan gubernur, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda prioritas infrastruktur dasar.

“Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak,” kata Dedi, Kamis 18 September 2025.

Menurut Dedi, komitmen anggaran yang jelas sangat penting karena masyarakat tidak membedakan kewenangan jalan, apakah milik provinsi atau kabupaten/kota. 

“Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, Pak Dedi, jalan goreng [rusak],” ujarnya.

Dedi mencontohkan Kabupaten Sukabumi yang hanya mengalokasikan Rp150 miliar dari APBD Rp4,2 triliun untuk perbaikan jalan. Menurutnya, angka tersebut terlalu kecil untuk menjawab kebutuhan infrastruktur.

“Sampai kiamat nggak akan beres [urusan jalan],” ucapnya.

Ia menduga masih banyak pos anggaran yang terserap ke dinas-dinas dengan kegiatan tidak produktif. Karena itu, Dedi meminta daerah berani memangkas belanja OPD yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat.

“Kalau begitu harus ada skala prioritas, untuk OPD yang sekira tidak memberikan pelayanan teknis tidak anggaran tidak apa-apa,” tegasnya.

Dedi menilai, dana yang digeser dari OPD non-produktif bisa dipakai untuk mempercepat perbaikan jalan hingga irigasi. Selama kebutuhan dasar tersebut belum tuntas, OPD lain diminta bersabar.
“Yang lainnya mengalah dulu,” katanya.

Untuk menunjukkan komitmen efisiensi, Dedi mengungkapkan bahwa sejak tujuh bulan menjabat, ia hanya menggunakan Rp74 juta dari total Rp750 juta anggaran perjalanan dinas. Hingga akhir tahun, ia menargetkan penggunaan tak lebih dari Rp100 juta. Sisanya, Rp600 juta, dialihkan untuk program asuransi pekerja non-formal.

“Sampai Desember saya menargetkan sampai Rp100 juta saja, sisanya yang Rp600 untuk asuransi [pekerja non formal]. Ini saya memberikan contoh, agar apa? Agar pembangunan cepat kita tercapai,” pungkasnya.