Warga Tolak, Pemkot Bandung Keukeuh Bangun SDN 026 Bojongloa di Cibaduyut Kidul 

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pembangunan gedung sekolah baru di Cibaduyut Kidul, RW 02 meski mendapat penolakan dari warga. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, keputusan itu tidak mudah. Pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.

Usai mempertimbangkan berbagai aspek, Pemkot Bandung memilih melanjutkan pembangunan dengan tetap membuka ruang pembicaraan terkait persoalan lingkungan yang dikhawatirkan warga.

"Saya harus membuat pilihan yang sangat berat. Tetapi berdasarkan pemikiran yang cukup dalam, kami tetap memprioritaskan pembangunan sekolah sebagai pemenuhan hak pendidikan kepada anak," kata Farhan pada Senin (10/8/2026).

Menurutnya, persoalan SDN 026 Bojongloa saat ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa tanah. Masalah lain yang harus segera ditangani, adalah penolakan warga terhadap rencana pembangunan gedung sekolah di Cibaduyut Kidul.

Farhan menyebut, Pemkot Bandung tetap menghormati proses hukum terkait sengketa tanah SDN 026 Bojonglia. Namun, pemerintah juga membutuhkan waktu menjalankan proses tersebut sembari menyiapkan solusi bagi keberlanjutan pendidikan para siswa.

Terkait kekhawatiran warga selama proses pembangunan, dia memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan. Potensi gangguan lingkungan, termasuk kemacetan dan persoalan akses jalan akan dibahas dan diatur bersama warga.

"Bahwa selama masa pembangunan akan menimbulkan ketidaknyamanan? Ya. Bahwa nanti akan menimbulkan kemacetan? Kita atur sama-sama sedemikian rupa, sehingga kita tidak kemudian lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan yang ada," ucapnya.

Farhan menyebut, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan merupakan aset Pemkot Bandung. Persoalan yang muncul, lebih berkaitan dengan kenyamanan warga dan pengalaman sebelumnya dengan sejumlah kontraktor yang dinilai tidak memenuhi komitmen hasil kesepakatan dengan masyarakat.

Untuk itu, dia menegaskan akan mengawal pelaksanaan pembangunan SD 026 Bojongloa. Kontraktor dan pemerintah dipastikan memenuhi komitmen terhadap warga yang terdampak pembangunan.

"Untuk yang satu ini saya sudah bilang, untuk SD 026 Bojongloa saya akan pasang badan. Kedua, saya akan jaga komitmen kontraktor dan pemerintah terhadap warga yang merasa terganggu," ujar dia.

Mengenai akses menuju lokasi sekolah, Farhan mengakui kondisi jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Pemkot Bandung akan mencari jalur alternatif, untuk mengurangi dampak terhadap mobilitas warga.

Dia mengaku, belum meninjau langsung lokasi tersebut. Namun berdasarkan masukan yang diterimanya, terdapat sejumlah alternatif akses masuk yang dapat digunakan. Opsi tersebut, termasuk jalur yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata.

Di sisi lain, Farhan menjelaskan alasan Pemkot Bandung tidak memilih membeli kembali lahan SD 026 Bojongloa dari ahli waris. Persoalannya bukan sekadar soal besaran anggaran, melainkan mekanisme penganggaran ganti rugi atas tanah yang sengketanya telah diputus melalui proses hukum.

"Bukan masalah berapanya. Tetapi kita tidak bisa kemudian menganggarkan sebuah ganti rugi tanah karena kalah berperkara. Itu lebih sulit lagi. Itu bisa bertahun-tahun lagi," jelasnya.

Sebagai alternatif, Pemkot Bandung telah menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi yang telah tersedia sejak 2023. Dia mengatakan, proses menyiapkan lahan tersebut memang tidak mudah. Tetapi pemerintah memilih memanfaatkannya, untuk menjamin keberlangsungan pendidikan siswa.

Komunikasi dengan ahli waris juga telah dilakukan. Farhan menyebut, pihak ahli waris bersedia memberikan waktu sehingga pemerintah kini perlu melanjutkan pembicaraan dengan warga yang berada di sekitar lokasi sekolah baru.

Sementara itu, rencana pemindahan siswa SDN 026 ke SDN 148 juga akan diatur agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa yang sudah bersekolah di SDN 148. Pemkot Bandung menyiapkan pembagian waktu belajar antara kedua kelompok siswa.

"Semua siswa SDN 148 itu akan sekolah pagi. Sedangkan siswa SDN 026 akan sekolah siang. Akan ada penyesuaian," ujar dia.

Sebelum penerapan skema tersebut, Pemkot Bandung memberikan waktu tiga pekan melakukan sosialisasi. Sosialisasi akan ditujukan kepada guru, siswa dan orang tua siswa agar seluruh pihak memahami mekanisme penyesuaian kegiatan belajar mengajar.

Farhan juga meminta persoalan aktivitas pedagang di sekitar sekolah diselesaikan melalui penyesuaian bersama. Keberadaan pedagang, tidak perlu menjadi persoalan selama seluruh pihak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru.