Pengamat Sebut Isu Duet Dedi-Gibran Jadi Ruang Co-Branding Politik

INILAHKORAN.ID – Isu kemungkinan duet Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029 terus menjadi perbincangan di ruang publik.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof Septiawan Santana Kurnia, menilai berkembangnya isu tersebut dapat dibaca sebagai fenomena co-branding politik, yakni penguatan citra melalui pengaitan dua figur yang memiliki daya tarik publik.

"Ini adalah sebuah strategi co-branding politik. Secara teori personalisasi politik, KDM sedang membangun brand sebagai pemimpin teknokratis, populis Jawa Barat dengan blusukannya, responsifnya menghadapi persoalan masyarakat," ujar Septiawan, Rabu (23/9/2026).

Menurut Septiawan, pola komunikasi politik yang berkembang terkait isu tersebut menarik untuk dicermati. Ia menyebut komunikasi yang tidak memberikan kepastian dapat membuka ruang bagi berbagai interpretasi di tengah publik.

Fenomena itu, kata dia, dapat disebut sebagai ambiguous communication atau komunikasi ambigu, yakni pola komunikasi yang tidak memberikan jawaban pasti terhadap sebuah isu politik.

"Dia tidak menolak Gibran sebagai sosok yang diduetkan, tapi juga dia tidak menolak prosesnya bahwa itu adalah hoaks," ucapnya.

Namun, pernyataan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks sikap terbaru Dedi Mulyadi. Sehari sebelumnya, Dedi mengatakan belum ada arah politik menuju Pilpres 2029 dan menegaskan dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Kita lagi mikir bagaimana jadi gubernur yang sukses. Tidak mikir yang lain," kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (22/9/2026).

Dedi juga menyatakan belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan duet dengan Gibran. Ia menegaskan saat ini ingin berkonsentrasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat.

Di sisi lain, Septiawan melihat perbincangan mengenai Dedi dan Gibran sebagai bagian dari perubahan pola komunikasi politik di era digital.

"Isu KDM-Gibran ini menunjukkan pergeseran komunikasi politik yang biasanya dikontrol oleh partai, menjadi komunikasi politik yang dikontrol oleh platform," tuturnya.

Menurut dia, media digital memungkinkan suatu isu politik berkembang dan memperoleh perhatian luas tanpa sepenuhnya bergantung pada agenda partai politik.

Ia menilai pemberitaan serta percakapan di media sosial turut memperluas narasi mengenai kemungkinan pasangan politik tersebut.

Meski demikian, Septiawan mengingatkan bahwa berkembangnya isu duet Dedi-Gibran tidak serta-merta menunjukkan bahwa keduanya akan maju sebagai pasangan pada Pilpres 2029.

"Ini bukan untuk menunjukkan bahwa dia akan maju. Ini cuma sebuah pencitraan. Namun kita tahu dampaknya menguntungkan di segala lini," ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi yang belum memberikan kepastian dapat membuat ruang politik tetap terbuka, terlebih tahapan menuju kontestasi Pilpres 2029 masih panjang.

"Karena waktu kan masih panjang, persoalan juga masih panjang. Masing-masing kan saling mengintip," pungkasnya.***