Bursa Wapres Menghangat: Menguji Koalisi Menakar Posisi
BURSA wakil presiden mulai menghangat. Namun, di balik nama-nama yang mengemuka, tersimpan kalkulasi politik tak sederhana.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh: Yuliantono
Kursi wakil presiden mungkin hanya satu. Namun, nama-nama yang beredar untuk mengisinya membawa kepentingan yang tidak sederhana. Ada ambisi, ada perhitungan, juga ada keseimbangan kekuasaan yang harus dijaga agar bangunan politik tidak goyah.
Dalam politik, pergantian seseorang tak selalu berarti sekadar mengganti nama di atas kertas. Ada banyak hal yang ikut bergerak: hubungan antarpartai, pembagian peran, hingga arah koalisi yang selama ini menopang pemerintahan.
Nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, hingga Puan Maharani menjadi bagian dari perbincangan mengenai sosok yang dinilai berpeluang mengisi posisi tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang, kekuatan, dan kedekatan politik yang berbeda. Namun, tidak semua nama yang mengemuka otomatis menjadi pilihan paling memungkinkan.
Di tengah beragam kemungkinan itu, Presiden Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Menentukan pendamping bukan hanya perkara memilih sosok yang dipercaya, melainkan juga membaca peta kekuatan politik dan menghitung konsekuensi dari setiap pilihan.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunissa, menilai keputusan menentukan wakil presiden memiliki konsekuensi politik yang cukup luas. Pilihan tersebut akan berpengaruh terhadap konfigurasi koalisi sekaligus stabilitas pemerintahan.
Karena itu, setiap nama yang muncul perlu dilihat dari posisi strategis yang saat ini dimiliki. Ada jabatan yang mungkin harus ditinggalkan, ada kekuatan politik yang berpotensi berubah, dan ada keseimbangan yang perlu tetap dipertahankan.
Salah satu nama yang mencuat adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pengalamannya di parlemen dan posisi strategisnya dalam dinamika politik nasional membuat namanya ikut diperhitungkan.
Namun, peluang tersebut menyimpan konsekuensi tersendiri. Dasco bukan sekadar figur yang bisa dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan lain. Kehadirannya selama ini memiliki arti penting dalam menjaga dinamika di DPR.
"Pak Sufmi Dasco itu punya peran yang sangat strategis di DPR. Jadi, kalau bicara stabilitas, ini akan menjadi bahan pertimbangan cukup strategis oleh Prabowo kalau misalnya beliau dijadikan sebagai kandidat wapres," ujar Mudiyati, saat dihubungi INILAH, Selasa (17/11).
Menurut Mudiyati, apabila Dasco masuk ke jajaran eksekutif, parlemen tentu akan kehilangan salah satu figur yang memiliki peran penting. Situasi tersebut berpotensi menghadirkan pertimbangan baru, terutama dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan DPR.
Di sisi lain, sikap partai-partai koalisi yang menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo juga menyimpan perhitungan tersendiri. Tidak semua partai tampak bergegas menyodorkan kadernya. Ada kehati-hatian yang mungkin lebih besar daripada ambisi untuk menempatkan orang di lingkaran kekuasaan.
Mudiyati melihat, sikap tersebut tidak bisa dilepaskan dari penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan. Bagi partai politik, berada di dalam pemerintahan memang menawarkan keuntungan. Namun, posisi itu sekaligus membawa konsekuensi ketika kebijakan dan kinerja pemerintah mendapat sorotan masyarakat.
"Jangan sampai kita tidak tahu ke depan seperti apa dinamikanya, tetapi kalau misalnya ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin partai berpikir dulu. Jangan sampai ikut dalam kondisi penilaian publik yang nanti terbawa juga," katanya.
Jabatan wakil presiden, menurut Mudiyati, memang bisa memberikan keuntungan citra politik bagi partai pengusung. Namun, keuntungan itu tidak datang dengan sendirinya. Semuanya bergantung pada bagaimana masyarakat melihat kinerja pemerintahan.
Ketika kepercayaan publik menguat, partai yang berada di dalamnya berpeluang ikut menikmati dampaknya. Sebaliknya, ketika penilaian publik memburuk, posisi di lingkaran kekuasaan bisa menjadi beban.
Bursa kandidat pun tidak hanya mengarah kepada Dasco. Nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Menteri Luar Negeri Sugiono turut masuk dalam perbincangan. Keduanya merupakan figur dari lingkungan internal Gerindra yang dinilai berpeluang memperkuat posisi partai apabila dipercaya mendampingi Prabowo.
Sementara itu, nama Ketua DPR RI Puan Maharani menghadirkan kemungkinan lain. Figur dari luar lingkaran internal Gerindra dapat menjadi pintu untuk memperluas dukungan politik dan membangun hubungan dengan kekuatan partai lain.
Bagi Mudiyati, kedua pilihan tersebut memiliki kalkulasi masing-masing. Mengusung kader sendiri berarti memperkuat posisi partai di dalam pemerintahan. Sementara memilih figur dari luar koalisi dapat menjadi jalan untuk merangkul kekuatan politik yang lebih luas.
"Kalau kadernya yang mau dimajukan, seperti Pak Muzani atau Sugiono, kemungkinan untuk memperkuat posisi Gerindra juga masuk akal. Tetapi, pertimbangan untuk memperluas dukungan di luar koalisi juga bisa menjadi salah satu referensi Prabowo," tuturnya.
Jika wakil presiden berasal dari Gerindra, pengaruh partai tersebut di pemerintahan, terutama pada ranah eksekutif, berpotensi semakin kuat. Sebaliknya, pilihan terhadap tokoh dari luar koalisi dapat membuka ruang konsolidasi dengan kekuatan politik lain.
Pada titik inilah kursi wakil presiden menjadi lebih dari sekadar jabatan. Ada masa depan koalisi yang ikut diperhitungkan. Ada pula hubungan antarkekuatan politik yang harus dirawat agar pemerintahan tetap berjalan dengan dukungan yang memadai.
Meski begitu, Mudiyati mengingatkan agar pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menjadi arena kompromi dan pembagian kekuasaan antarpartai. Di atas seluruh kalkulasi politik itu, kapasitas kepemimpinan tetap harus menjadi pertimbangan utama.
Sosok yang dipilih, menurutnya, harus mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo. Bukan sekadar hadir sebagai pendamping kepala negara, melainkan juga memberikan perspektif berbeda dalam merumuskan kebijakan dan menjawab persoalan publik.
"Jangan sampai hanya sekadar pelengkap, tetapi memang punya peran yang cukup signifikan untuk melengkapi hal-hal yang selama ini mungkin oleh publik masih kurang terpenuhi," tegasnya.
Sebab, seorang wakil presiden idealnya bukan hanya berdiri di samping presiden dalam setiap agenda kenegaraan. Ada tanggung jawab lebih besar yang menanti. Mulai dari memberikan masukan konstruktif, menawarkan alternatif kebijakan, hingga membantu memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif.
Karakter kepemimpinan pun menjadi penting. Prabowo membutuhkan sosok yang mampu menghadirkan pandangan berbeda, bukan sekadar mengamini setiap keputusan. Perspektif alternatif diperlukan agar kebijakan dapat dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih matang.
Peluang menghadirkan figur profesional atau nonpartai juga masih terbuka. Namun, dalam politik, pilihan seorang presiden tidak pernah sepenuhnya berdiri sendiri. Ada komunikasi yang harus dibangun, aspirasi partai yang perlu didengar, dan kompromi yang mungkin harus ditempuh.
Mudiyati menilai, meskipun penentuan wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden, komunikasi dengan para elite partai koalisi tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut.
"Bagaimanapun, wapres itu juga, meskipun ini hak prerogatif Pak Prabowo, komunikasi politik pasti akan selalu dilakukan. Beliau juga akan berkonsultasi dengan elite-elite partai terkait kandidat yang coba diusulkan," pungkasnya.
Kewenangan Presiden
Dua nama cawapres yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Waktu pun kian menyempit. Paling lambat 25 November 2026, Presiden harus menyampaikan dua nama tersebut sebelum pemilihan digelar pada 9 Desember mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penentuan kandidat sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Tidak ada pihak lain yang dapat mengambil alih hak tersebut.
Di luar urusan pencalonan, Yusril bersama Menteri Sekretaris Negara mendapat tugas untuk memastikan komunikasi antara pemerintah dan MPR berjalan baik. Sebab, setelah nama diserahkan, tahapan konstitusional harus dilalui agar pemilihan wakil presiden dapat berlangsung sesuai ketentuan.
"Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata Yusril di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (17/11).
Di gedung parlemen, persiapan pun mulai bergerak. MPR telah membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan dokumen dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden.
Tim tersebut memiliki waktu dua minggu untuk memverifikasi seluruh persyaratan sesuai ketentuan undang-undang sekaligus memberikan kesempatan apabila masih ada dokumen yang perlu dilengkapi.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, pemilihan akan dilaksanakan melalui sidang paripurna MPR dengan mekanisme pemungutan suara tertutup. Meski demikian, tertutupnya pemungutan suara tidak berarti seluruh proses persidangan berlangsung di balik pintu yang terkunci.
Yusril menjelaskan, jalannya sidang tetap terbuka untuk publik dan dapat disiarkan secara langsung oleh media. Hanya pilihan masing-masing anggota MPR yang dirahasiakan melalui surat suara.
"Artinya bukan tertutup (sidangnya). TV boleh menyiarkan sidangnya, sidang terbuka tapi siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu. mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu," ujarnya.
Hingga Selasa, Yusril memastikan belum ada dua nama yang disampaikan Prabowo kepada MPR. Yang sudah disepakati baru jadwal pemilihan pada 9 Desember 2026, setelah sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember.
Perubahan jadwal itu memberikan ruang tambahan bagi Presiden untuk mempertimbangkan pilihan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pengunduran dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Prabowo.
Dengan jadwal baru tersebut, Presiden memiliki waktu hingga 25 November untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden. Artinya, masih ada sejumlah hari untuk menimbang berbagai kemungkinan sebelum keputusan resmi disampaikan.
Belum munculnya nama kandidat juga tidak terlepas dari agenda kenegaraan Prabowo di luar negeri. Presiden tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila dan dijadwalkan melanjutkan perjalanan untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China. Prabowo direncanakan kembali ke Tanah Air pada Jumat (19/11).
Di tengah proses yang masih berjalan, dinamika dukungan politik justru semakin ramai. Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan kepadanya datang dari sejumlah daerah dan tidak hanya berasal dari internal Partai Gerindra.
Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra menyatakan dukungan agar Dasco menjadi calon wakil presiden. Mereka berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Utara.
Dukungan juga datang dari partai politik lain, seperti NasDem dan PKB. Kalangan akademisi, mahasiswa, hingga organisasi buruh turut menyuarakan dukungan serupa. Nama Dasco pun semakin sering muncul dalam percakapan mengenai sosok yang akan mengisi kursi pendamping Prabowo.
Namun, di tengah derasnya dukungan tersebut, Dasco memilih mengembalikan persoalan pencalonan kepada konstitusi. Dia mengajak semua pihak menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden," kata Dasco seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, mekanisme pengajuan calon wakil presiden telah diatur dalam undang-undang. Karena itu, keputusan mengenai siapa yang akan diusulkan sepenuhnya harus mengikuti kewenangan yang dimiliki Presiden. (gin)
Editor : Inilahkoran

