Foto Gibran Turun, Polemik Jangan Berlanjut
PENURUNAN foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor pemerintahan mulai bergulir. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta prosesnya berlangsung tertib.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Perubahan di dinding kantor pemerintahan semestinya tak perlu menjadi tontonan. Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mulai diturunkan dari sejumlah instansi pemerintah menyusul kabar pengunduran dirinya, diminta berlangsung tertib tanpa diwarnai aksi demonstratif.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan, penurunan foto tersebut tidak perlu didramatisasi. Petugas yang berwenang cukup menjalankan tugasnya, tanpa menjadikan pergantian simbol di lingkungan pemerintahan sebagai panggung polemik baru.
Menurut Dedi, tidak ada lagi urgensi mempertahankan foto Gibran di kantor pemerintahan setelah pengunduran dirinya diterima MPR. Dengan kondisi tersebut, posisi wakil presiden dinilainya sudah tidak lagi diemban Gibran sehingga foto yang bersangkutan semestinya tidak perlu dipasang.
"Di kantor pemerintah diturunkan karena menurut saya sejak mengundurkan diri sudah bisa. Kan sudah mengundurkan diri dan diterima. Posisinya hari ini sudah bukan lagi wapres dan wapresnya kosong," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11).
Namun, bagi Dedi, cara menurunkan foto juga tidak kalah penting. Dia tidak ingin proses tersebut berubah menjadi aksi yang berlebihan hingga memancing perdebatan di tengah masyarakat.
"Ya diturunkan saja, cuma menurunkannya gak usah didramatisasi. Turunkan saja, gak usah ada dramatisasinya," ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus memperjelas sikap Dedi setelah insiden pencopotan foto Gibran di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12/11).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Jabar menurunkan foto Gibran ketika menyampaikan aspirasi mengenai pengunduran diri wakil presiden tersebut kepada MPR. Aksi di lingkungan lembaga pemerintahan itu kemudian mendapat perhatian Dedi.
Dia mengakui, menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari hak demokrasi setiap warga negara. Kendati demikian, kebebasan tersebut tetap perlu berjalan beriringan dengan etika dan penghormatan terhadap tata tertib lembaga negara.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11).
Dedi menilai, pencopotan foto di ruang Banggar DPRD Jabar semestinya diserahkan kepada petugas yang memiliki kewenangan. Terlebih, ruangan tersebut merupakan fasilitas pemerintahan yang digunakan DPRD bersama pihak eksekutif untuk membahas keputusan strategis, termasuk anggaran daerah.
"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," tuturnya. (yuliantono/gin)
Editor : Inilahkoran

