Cimahi Dorong Anak Putus Sekolah Kembali Belajar

INILAH, Cimahi - Keinginan kembali belajar tak selalu tumbuh ketika biaya pendidikan diringankan. Bagi sebagian anak yang berhenti sekolah di Kota Cimahi, persoalan justru terletak pada rendahnya minat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Mengajak mereka kembali belajar membutuhkan pendekatan yang lebih personal, pendampingan, serta jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Reni Herawati, mengungkapkan bahwa penyebab anak putus sekolah kini tidak lagi didominasi faktor ekonomi. Pemerintah, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan sekolah perlu bekerja sama untuk membangun kembali keyakinan anak bahwa pendidikan merupakan investasi berharga bagi masa depan.

“Ketika anak sudah memilih berhenti sekolah atau bekerja, pendekatannya pun harus berubah dan tidak bisa hanya mengandalkan aturan, tetapi perlu pendekatan personal, pendampingan, serta tawaran jalur pendidikan yang lebih fleksibel,” kata Reni, Selasa (13/10).

Upaya menjangkau anak tidak sekolah atau ATS di Cimahi pun dimulai dari pendataan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dinas Pendidikan tidak lagi hanya mengandalkan data administratif sekolah, tetapi melibatkan aparatur kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan untuk melakukan pendataan langsung. Hasilnya kemudian disinkronkan dengan portal data nasional ATS agar penanganan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pendataan pada 2025, tercatat 1.509 anak tidak sekolah di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 775 anak atau sekitar 51 persen menyatakan bersedia kembali bersekolah. Sementara itu, 556 anak berminat melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan Paket A, Paket B, maupun Paket C.

Angka tersebut menjadi pijakan bagi Dinas Pendidikan untuk memperkuat strategi jemput bola. Bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), petugas mendatangi rumah anak-anak ATS untuk menawarkan kesempatan belajar sekaligus membangun kembali kepercayaan diri mereka.

“Pendekatan ini tidak sekadar mengajar, namun juga membangun kembali keinginan dan kepercayaan diri anak untuk belajar,” ujar Reni.

Upaya itu mulai menunjukkan hasil. Hingga Juni 2026, sebanyak 40 anak tercatat kembali aktif belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan di PKBM.

Bagi anak yang sudah bekerja atau memiliki kondisi khusus, pendidikan nonformal menjadi pilihan yang lebih memungkinkan karena menawarkan waktu dan metode belajar yang fleksibel.

“Anak tidak harus selalu kembali ke sekolah formal. Untuk anak yang sudah bekerja atau memiliki kondisi khusus, tersedia Paket A, Paket B, dan Paket C dengan pola belajar yang lebih fleksibel,” jelasnya.

(agus satia negara/gin)