Dari Inovasi, Tumbuh Pelayanan Penuh Arti

Transformasi digital pemerintahan tidak cukup ditandai dengan banyaknya aplikasi. Lebih dari itu, perubahan harus mampu menyatukan layanan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat.

Prinsip inilah yang menjadi salah satu perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya tersebut mengantarkan Denny meraih penghargaan Sekda Terbaik kategori Orchestration Leadership dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards) 2026. Penghargaan itu diserahkan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (13/10) sore.

Penghargaan tersebut melalui serangkaian tahapan penilaian, mulai dari self-assessment hingga visitasi ke daerah. Para kandidat juga mengikuti rangkaian penilaian akhir sebelum panitia menetapkan penerima penghargaan.

Salah satu tahapan yang dijalani Denny berlangsung pada 29 Juli 2026. Saat itu, Denny bersama jajaran Pemerintah Kota Bogor mendampingi tim penilai ADLG Awards 2026 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Denny memaparkan berbagai inovasi, integrasi layanan, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

MPP Kota Bogor menjadi salah satu wujud upaya menyatukan beragam layanan dalam satu tempat. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan dari instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta.

"Melalui MPP Kota Bogor, berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta dihadirkan dalam satu lokasi yang mudah diakses, cepat, transparan dan profesional," kata Denny, Rabu (14/10).

Bagi Denny, integrasi layanan merupakan bagian dari perubahan cara pemerintah bekerja. Kemajuan teknologi, menurut dia, harus diikuti dengan pembenahan pola pikir organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta kolaborasi antarinstansi.

Dia menilai, transformasi digital pemerintah daerah kini bukan lagi pilihan. Berbagai daerah telah mengembangkan aplikasi, dashboard, integrasi data, pelayanan digital, hingga memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun, keberadaan teknologi saja tidak cukup untuk membangun pemerintahan digital yang efektif. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan pemimpin mengarahkan berbagai inovasi agar saling terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah digital bukan dibangun oleh banyaknya aplikasi. Pemerintah digital dibangun ketika pimpinan mampu mengubah cara organisasi berpikir, bekerja, mengambil keputusan, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah peran Sekretaris Daerah," terang Denny.

(rizki mauludi/gin)