Dedi Mulyadi Kunjungi KPK Bahas Realokasi Rp5 Triliun Anggaran Jabar: Fokus pada Pendidikan, Infrastruktur, dan Layanan Publik

INILAHKORAN, Bandung – Dalam langkah strategis untuk membenahi efisiensi dan efektivitas anggaran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan penting ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/5/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta tersebut membahas secara mendalam rencana Realokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai lebih dari Rp5 Triliun.

Dalam keterangannya kepada awak media, Dedi menjelaskan bahwa realokasi anggaran tersebut ditujukan untuk mengurangi pemborosan belanja rutin pemerintah dan mengalihkannya ke sektor-sektor strategis yang lebih menyentuh kepentingan publik secara langsung.

“Ada Rp5 triliun lebih realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi di hadapan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pengalihan anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang Pendidikan sebesar Rp700 miliar ke pembangunan ruang kelas baru.

Ini merupakan langkah yang dinilai lebih berdampak langsung terhadap mutu pendidikan dan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

Tak hanya itu, Dedi juga memaparkan bahwa anggaran perjalanan dinas yang semula sebesar Rp700 miliar akan direalokasikan menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan dan perbaikan Infrastruktur jalan.

Langkah ini diambil guna memperbaiki konektivitas antar wilayah di Jawa Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sektor lainnya, anggaran sosialisasi program pemerintah yang selama ini digunakan untuk kegiatan seremonial atau promosi akan dialihkan sebesar Rp9 miliar untuk penyediaan penerangan listrik bagi warga.

Kebijakan ini dinilai lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses listrik.

“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” tambah Dedi, menjelaskan hasil pertemuannya dengan pihak KPK.

Kunjungan ini disambut baik oleh pihak KPK. Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah strategis yang diambil Dedi Mulyadi, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan.

“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi,” ujar Bahtiar kepada media.

Dedi juga menegaskan bahwa realokasi anggaran ini merupakan bagian dari transformasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Layanan Publik, dan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

Ia berharap, kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.

“Dengan demikian, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi, indeks kesejahteraan, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” pungkasnya optimistis.***