Dedi Mulyadi Optimistis Gelombang PHK Mereda Seiring Banyaknya Investasi yang Masuk
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mereda, seiring banyaknya investasi yang masuk ke Jabar
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mereda, seiring banyaknya investasi yang masuk ke Jabar.
Meski sepanjang Januari-Oktober 2025, Jabar mencatat kasus PHK tertinggi secara nasional, dengan 15.657 kasus.
Dedi menilai, fenomena ini merupakan konsekuensi atas atas posisi Jabar sebagai episentrum industri terbesar di Indonesia.
“Bahwa PHK memang kan kalau Jawa Barat itu kan jumlah perusahaannya banyak karena jumlah perusahaannya banyak otomatis kalaupun ada PHK angkanya pasti tinggi, beda dengan daerah yang perusahaannya sedikit,” ujar Dedi, Kamis 27 November 2025.
Skala industrinya yang sangat besar menurut Dedi, tidak hanya memberi ekses terhadap tingginya terjadi PHK. Tetapi juga menjadi magnet investasi. Dalam beberapa pekan terakhir, ia mencatat dua pergerakan investasi besar yang diyakini dapat memulihkan kondisi ketenagakerjaan.
“Saya ini setiap hari update data dan kemarin misalnya, di Karawang itu kan ada perusahaan dari Cina dia kemarin groundbreaking untuk membangun pabrik baru itu daya serapnya 3.000 tenaga kerja,” ucapnya.
Gelombang investasi dari Tiongkok bahkan tak berhenti di Karawang. Menurut Dedi, komitmen baru telah muncul untuk pembangunan kawasan industri raksasa di Sukra, Indramayu.
“Tadi malam saya bertemu lagi ada perusahaan dari Tiongkok juga akan membangun di kawasan Sukra, jumlahnya 1.000 hektare nanti rekrutmen karyawannya lebih dari 20.000 orang,” katanya.
Dedi optimistis, bahwa ekspansi industri yang terus bergerak akan mengimbangi bahkan menutup angka PHK yang kini menjadi sorotan publik.
“Bahwa 15 ribu itu nanti ke depan itu akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru,” katanya.
Terlebih diperkuat dengan sejumlah tindakan seperti memberantas premanisme lewat pembentukan satgas, mengikis habis percaloan tenaga kerja industri melalui aplikasi NyariGawe, hingga memastikan birokrasi izin semakin ringkas.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menegaskan, pemerintah daerah mengombinasikan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi risiko PHK.
Ia menilai kualitas tenaga kerja merupakan faktor penentu keberlangsungan pekerjaan di tengah dinamika industri.
“Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.
Selain mendorong pelatihan, pemerintah memberikan stimulan usaha, kemudahan perizinan, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk menjaga stabilitas dunia usaha agar tidak mudah melakukan PHK.
Kim menilai kanal dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah adalah instrumen penting untuk mencegah konflik ketenagakerjaan meluas.
“Penguatan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit sebagai sarana penyelesaian persoalan ketenagakerjaan,” ujarnya. Ia menegaskan, jalur dialog efektif mencegah persoalan berujung pada PHK.***
Editor : JakaPermana
