Soal Foto Gibran, Dedi Mulyadi: Turunkan Saja, Tak Perlu Dramatisasi
Dedi Mulyadi meminta penurunan foto Gibran di kantor pemerintahan Jawa Barat dilakukan tertib oleh petugas dan tidak menjadi polemik.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kantor pemerintahan di Jawa Barat tidak menjadi polemik. Dia menegaskan, pencopotan foto tersebut cukup dilakukan secara tertib oleh petugas tanpa perlu diwarnai aksi berlebihan.
Menurut Dedi, tidak ada lagi urgensi memasang foto Gibran di lingkungan instansi pemerintah setelah surat pengunduran dirinya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai diproses. Dedi menilai foto tersebut semestinya tidak lagi dipertahankan.
"Di kantor pemerintah diturunkan karena menurut saya sejak mengundurkan diri sudah bisa. Kan sudah mengundurkan diri dan diterima. Posisinya hari ini sudah bukan lagi wapres dan wapresnya kosong," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026).
Kendati demikian, Dedi mengingatkan agar penurunan foto tidak dijadikan aksi demonstratif yang berpotensi memancing perdebatan. Dia menginginkan perubahan tersebut berlangsung biasa saja, tanpa dramatisasi.
"Ya diturunkan saja, cuma menurunkannya gak usah didramatisasi. Turunkan saja, gak usah ada dramatisasinya," ujarnya.
Pernyataan Dedi ini sekaligus memperjelas sikapnya menyusul insiden pencopotan foto Gibran di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Jabar menurunkan foto Gibran ketika menyampaikan aspirasi mengenai pengunduran diri wakil presiden tersebut kepada MPR. Aksi itu kemudian mendapat perhatian Dedi karena dilakukan di lingkungan lembaga pemerintahan.
Dedi menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan etika, termasuk menghormati kewenangan dan tata tertib di lingkungan lembaga negara.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11/2026).
Dia menilai, pencopotan foto di ruang Banggar DPRD Jabar seharusnya diserahkan kepada petugas yang berwenang. Apalagi, ruangan tersebut merupakan fasilitas pemerintahan yang menjadi tempat DPRD dan pihak eksekutif membahas keputusan strategis terkait anggaran daerah.
"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta Turunkan Foto Gibran Serentak
Penurunan foto Gibran juga mulai dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, seluruh instansi di bawah pemerintahannya melakukan pencopotan secara serentak sejak Senin (16/11/2026).
Penertiban tersebut menyasar berbagai kantor pemerintahan, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota.
"Mulai hari ini foto-foto yang ada di Jakarta di seluruh institusi, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kantor-kantor OPD, dan juga Balai Kota akan dilakukan secara serentak untuk menurunkan foto Wakil Presiden yang sudah mengundurkan diri," ujar Pramono di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pramono memastikan, kebijakan tersebut bukan keputusan yang diambil tanpa koordinasi. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai pemasangan foto presiden dan wakil presiden di lingkungan instansi pemerintahan.
"Saya akan menyampaikan supaya ini tidak menjadi apa ya, misinterpretasi atau apa pun. Kemarin, Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

