Dedi Mulyadi Siapkan Akhir Era Angkot Tua, Sopir Bakal Dialihkan ke Kendaraan Listrik

INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengisyaratkan berakhirnya era angkutan kota (angkot) konvensional yang dinilai sudah tidak layak beroperasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan transformasi transportasi publik menuju sistem yang lebih modern melalui kendaraan listrik dan integrasi dengan Bus Rapid Transit (BRT).

Dedi mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi seluruh armada angkot di kabupaten dan kota. Menurutnya, banyak kendaraan yang masih beroperasi dalam kondisi memprihatinkan dan tidak lagi memenuhi standar keselamatan maupun pelayanan transportasi umum.

"Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya," kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi tidak boleh lagi memperoleh perpanjangan izin operasional.

"Kemudian sudah tidak ada surat-suratnya saya lihat, itu tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan. Untuk apa? Buat transportasi publik modern sedangkan angkot terus diperpanjang, bahkan ditambah kuotanya. Itu nambah ruwet dan nambah beban utang bagi para sopir dan para pengusaha," ujarnya.

Menurut Dedi, kebijakan penambahan kuota angkot justru memperburuk persoalan transportasi perkotaan. Selain meningkatkan kepadatan armada, kebijakan tersebut juga dinilai menambah beban ekonomi para pengemudi dan pemilik kendaraan.

Sebagai solusi, Pemprov Jawa Barat tengah menyusun skema pembiayaan agar sopir yang juga menjadi pemilik angkot dapat beralih menggunakan kendaraan listrik.

Skema tersebut akan melibatkan Bank bjb melalui fasilitas kredit tanpa uang muka atau down payment (DP).

"Ke depan yang perlu kita pikirkan adalah dengan adanya BRT ini, para pemilik kendaraan angkutan kota berubah jadi listrik. Saya sudah minta Bank Jabar agar para sopir yang juga pemilik angkutan bisa mendapatkan kredit tanpa DP," kata Dedi.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku transportasi karena pengemudi tidak lagi bergantung kepada pemilik modal, melainkan memiliki kendaraan sendiri.

"Orang merawat satu mobil, dia sopir sekaligus pemilik, kemudian dia yang mencicil. Itu akan jauh lebih tertib dibanding hanya setor kepada pihak lain," ujarnya.

Di sisi lain, Dedi menegaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan akses jalan dan jembatan.

"Masih ada wilayah-wilayah yang terisolasi. Akses jembatannya belum terbangun, akses jalannya belum terbangun, masih menggunakan jembatan bambu. Wilayah Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan hingga Ciamis juga harus menjadi fokus kita," tuturnya.

Dedi menilai transformasi transportasi publik harus berjalan beriringan dengan pembangunan konektivitas wilayah agar masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat menikmati layanan transportasi yang aman, layak, dan merata.***