Dedi Mulyadi Siapkan Skenario Darurat Gempa Sesar Lembang, Ini Rencananya

INILAHKORAN.ID - Ancaman gempa Sesar Lembang yang dapat terjadi kapan pun, mendorong Pemprov Jabar menyiapkan skenario darurat yang lebih terukur. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta seluruh perangkat daerah memastikan jalur evakuasi, armada angkutan, pasokan kebutuhan pokok, hingga pusat komando alternatif siap digunakan sebelum bencana terjadi.

Salah satu skenario yang dibahas adalah mengalihkan operasional pemerintahan ke Cirebon, apabila gempa menyebabkan pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat berfungsi. 

Langkah ini membutuhkan dukungan infrastruktur, kendaraan, logistik, dan sistem komunikasi agar pelayanan publik tidak terhenti ketika kondisi darurat berlangsung.

Dedi menyampaikan arahan tersebut saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka baru-baru ini, untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa di Jawa Barat.

Dia menilai, mitigasi tidak boleh berhenti pada pemetaan ancaman atau koordinasi antarlembaga. Pemerintah harus menerjemahkan kajian kebencanaan menjadi rencana kerja yang jelas, termasuk kebutuhan peralatan, jalur mobilisasi, serta distribusi bantuan.

“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujarnya.

Dedi meminta dinas teknis menghitung kebutuhan armada sejak dini. Kendaraan angkutan diperlukan untuk memobilisasi petugas, mengevakuasi warga, serta mengirimkan bantuan ke wilayah yang terdampak. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan sejumlah ruas jalan terputus atau tidak dapat dilalui.

“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” ucapnya.

Selain transportasi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan air bersih. Mobil tangki air menjadi salah satu sarana yang perlu diperhitungkan, untuk mengantisipasi gangguan distribusi air apabila jaringan pendukung mengalami kerusakan akibat gempa.

Cirebon Disiapkan untuk Menopang Pemerintahan

Dedi juga menyoroti keberlangsungan pemerintahan, jika Bandung terdampak gempa. Cirebon dibahas sebagai lokasi alternatif, untuk menopang operasional pemerintahan sekaligus mendukung penanganan darurat.

Namun, rencana tersebut tidak cukup hanya dengan menentukan lokasi. Pemprov Jabar perlu memastikan kesiapan fasilitas, sarana komunikasi, kendaraan, dan logistik agar pemindahan operasional dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai ketika terjadi bencana, kita baru menyiapkan semuanya. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang,” katanya.

Guna mendukung mobilisasi, Dedi meminta jalur penghubung Bandung dengan daerah lain, termasuk akses menuju Cirebon, dipetakan berdasarkan potensi kerusakan. Pemetaan itu diperlukan untuk menentukan jalur evakuasi dan alternatif distribusi bantuan, apabila akses utama terganggu.

Kajian tersebut juga diminta menjadi bahan pertimbangan perangkat daerah yang menangani infrastruktur, dalam merencanakan pembangunan jalan dan akses pendukung kebencanaan.

Pemantauan Sesar Lembang Perlu Diperkuat

Di luar kesiapan logistik dan infrastruktur, penguatan pemantauan aktivitas gempa menjadi bagian dari pembahasan bersama BMKG. Dalam pertemuan itu, BMKG memaparkan keberadaan enam sensor khusus di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. Kebutuhan penambahan sensor perlu dikaji untuk memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan.

Dedi meminta kebutuhan perangkat mitigasi dihitung secara rinci, mencakup jumlah alat, lokasi pemasangan, serta anggaran yang dibutuhkan. Sistem penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian agar informasi kebencanaan dapat diterima dengan cepat.

Meski demikian, BMKG menjelaskan bahwa teknologi saat ini belum mampu menentukan secara akurat tanggal dan waktu terjadinya gempa bumi. Sistem pemantauan dan peringatan dini ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan serta mempercepat respons ketika gempa terdeteksi, bukan memastikan kapan bencana akan terjadi.

Pembahasan turut mencakup pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat risiko gempa, di setiap kawasan. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur.

Penerapan teknologi bangunan tahan gempa, termasuk base isolation, juga menjadi perhatian. Sistem yang dipasang pada fondasi tersebut dirancang untuk mengurangi transfer guncangan ke struktur bangunan.

Dedi mendorong agar hasil kajian teknis tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterapkan dalam kebijakan pembangunan dan mitigasi di daerah.

Seperti diketahui, Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer di utara Bandung yang terbagi menjadi enam segmen. Kawasan di sekitarnya mencakup permukiman dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga potensi gempa perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur dan masyarakat.

Badan Geologi pada Februari 2026 menyebut potensi gempa dapat mencapai magnitudo 6,8-7 apabila seluruh segmen bergerak. Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebut segmen Cimeta dan Cipogor berpotensi menghasilkan gempa maksimum magnitudo 5,5, berdasarkan skenario yang digunakan.

Perbedaan magnitudo tersebut merujuk pada skenario sumber gempa yang berbeda, bukan prediksi waktu kejadian. Di tengah potensi risiko itu, kesiapan armada, logistik, jalur evakuasi, sistem pemantauan, dan pusat pemerintahan alternatif menjadi elemen penting agar respons pemerintah tidak terlambat ketika bencana benar-benar terjadi.