Dedi Mulyadi Soroti ‘Jatah Amilin’ APBD Jabar, Targetkan Pangkas Belanja Aparatur
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan pemangkasan belanja apartur di Pemprov Jabar hingga 20 persen
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanfaatkan momentum Idulfitri sebagai titik refleksi keras terhadap arah belanja daerah. Ia menilai struktur anggaran Pemprov Jawa Barat masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama karena porsi belanja aparatur yang dinilai masih terlalu besar.
Sorotan ini akan menjadi fokus utama dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, dengan agenda pengetatan anggaran penyelenggara negara yang dianalogikan Dedi sebagai “amilin” dalam konsep zakat.
“Dalam tafsir zakat, pemerintah ini kan amilin. Nah, jatah amilinnya jangan kegedean,” ujar Dedi dikutip Senin 23 Maret 2026.
Saat ini, porsi belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat disebut telah ditekan hingga maksimal 30 persen. Angka tersebut dinilai sudah mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya yang sempat membengkak hingga 40 sampai 60 persen, bahkan menyentuh 70 persen.
“Sekarang 30 persen itu sudah bagus dibanding dulu. Pernah 40, 60, bahkan 70 persen untuk penyelenggara negara,” ucapnya.
Meski begitu, Dedi belum puas. Ia menilai ruang efisiensi masih terbuka lebar agar alokasi anggaran bisa lebih banyak diarahkan langsung ke kebutuhan masyarakat.
Targetnya, porsi belanja aparatur bisa ditekan lebih jauh hingga 25 persen, bahkan idealnya mencapai 20 persen dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya berharap Jawa Barat tidak sampai 30 persen. Bisa 25 atau bahkan 20 persen,” katanya.
Namun, ambisi tersebut tidak tanpa tantangan. Dedi mengakui besarnya jumlah aparatur sipil negara, termasuk tenaga pendidik di Jawa Barat, menjadi faktor utama yang membuat belanja pegawai sulit ditekan secara drastis.
“Karena jumlah pegawai sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak,” tuturnya.
Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan fiskal Pemprov Jabar ke depan, menekan belanja birokrasi dan memperbesar ruang anggaran publik, di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Editor : Ahmad Sayuti
