Saat Pusat Wacanakan WFH untuk Hemat BBM, Pemprov Jabar Sudah Lebih Dulu Terapkan

INILAHKORAN.ID - Di tengah wacana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik global, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru mengklaim sudah lebih dulu menjalankan skema tersebut.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, pola kerja campuran antara kantor dan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bukan kebijakan baru. Sistem ini bahkan telah diuji coba sejak November 2025 dan resmi diberlakukan pada Januari 2026.

Pernyataan ini sekaligus merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan WFH sebagai strategi efisiensi energi di tengah dampak perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

"Kita kan sudah berjalan, jadi WFH di Jabar kan sudah berjalan. Selama ini kita bisa menurunkan anggaran listrik, penggunaan internet, kemudian penggunaan telepon, air, itu kan dari WFH. Kita kan sudah," ujar Dedi dikutip Senin 23 Maret 2026.

Menurut Dedi, penerapan WFH di Jawa Barat dirancang fleksibel dan berbasis kebutuhan kerja. Dalam skema normal, ASN bekerja dari kantor pada Senin hingga Rabu, sementara Kamis dan Jumat diberlakukan WFH.

Namun, pola tersebut tidak bersifat kaku. Penyesuaian dilakukan sesuai dinamika beban kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Tapi ya nanti kita lihat kan tergantung turun naiknya pekerjaan," ucapnya.

Ia menegaskan, jika beban pekerjaan meningkat, ASN tetap diwajibkan masuk kantor penuh. Sebaliknya, saat aktivitas menurun, skema WFH bisa diperluas, dengan pengecualian pada sektor layanan publik yang tetap harus berjalan secara langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, nggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," katanya.

Lebih jauh, Dedi menyebut kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran operasional, tetapi juga menjadi langkah adaptif menghadapi situasi global yang berimbas pada energi.

Dengan sistem yang telah berjalan, ia menilai Jawa Barat tidak memerlukan penyesuaian signifikan jika kebijakan WFH diperluas secara nasional.

"Kita sudah berjalan lama," tandasnya.