BKD Jabar Sebut Muncul Pola Kerja Baru Selama Implementasi WFH di Semester I 2026

Selama semester I 2026, ASN di lingkungan Pemprov Jabar dinilai efektif melakoni work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

BKD Jabar Sebut Muncul Pola Kerja Baru Selama Implementasi WFH di Semester I 2026
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Nenden Tatin Maryati mengatakan, secara umum pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov pada semester I 2026 berjalan baik. (ilustrasi/net)

INILAHKORAN.ID - Selama semester I 2026, ASN di lingkungan Pemprov Jabar dinilai efektif melakoni work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Nenden Tatin Maryati mengatakan, secara umum pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov pada semester I 2026 berjalan baik.

"Kalau berbicara penghematan, banyak efisiensi anggaran atau sumber daya. Tapi yang menarik, WFH telah membentuk pola kerja baru. Secara kinerja, WFH tidak banyak memengaruhi capaian kinerja," ungkap Nenden saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (12/7/2026).

Dia mengatakan, WFH yang dilaksanakan tiap Kamis, serta ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditambah pada Jumat, capaian kinerja tetap sesuai harapan.

"Prinsipnya orientasi kerjanya tetap tercapai. Kebetulan kami di bidang kedisiplinan, artinya penguatan terus dilakukan, misalnya early warning untuk atasan langsung, yang enggak pernah masuk kerja. 1-2 hari enggak absen, ini kemudian kita berikan reminder ke yang bersangkutan, ke atasan langsung," ucapnya.

BKD Jabar, lanjut Nenden, juga melibatkan kepala OPD dalam pembinaan kinerja dan disiplin, supaya selama WFH dilakukan, tidak memengaruhi kinerja ASN. Mengingat diakuinya pihaknya tidak dapat bekerja sendiri, melakukan pengawasan terhadap sekitar 75 ribu ASN Pemprov Jawa Barat.

"Sistem kita sediakan, mekanisme monitoring kita juga standarkan, tapi tetap betul rekan-rekan yang menjadi atasan langsung di perangkat daerah, ini kita berbagi peran. Karena kalau kami di BKD harus full 75.000 kan dengan P3K paruh waktu, secara skala tidak memungkinkan sehingga tadi kami perkuat dari segi early warning-nya, dari segi pengawasan sistemnya," katanya.

Disinggung berapa banyak OPD yang melakukan WFH atau WFA dua hari dalam sepekan, ia menyebut jumlahnya masih di bawah 50 persen. Itu pun sesuai keperluan masing-masing perangkar daerah.

"Masing-masing perangkat daerah punya kultur. Kita berikan keleluasaan dan kita lakukan pengaturan sistem di BKD," ujarnya.

Soal efisiensi, dari pelaksanaan WFH sepanjang semester pertama 2026 ini kata Nenden, ada yang mampu menghemat 54 persen untuk biaya listrik dan lain-lain.

"Artinya kan lumayan, dengan WFH hanya pelaksanaan seperti itu," katanya.


Editor : Doni Ramdhani