Aturan Baru, Pejabat di Kota Bandung Dilarang Bawa Mobil Dinas di Hari Jumat

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerapkan kebijakan baru pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat struktural, sebagai langkah efisiensi operasional di tengah kenaikan harga energi yang signifikan.

“Nanti saya akan umumkan lagi Senin, jika seluruh pimpinan eselon 3 dan eselon 2 di Pemerintah Kota Bandung pada hari Jumat tidak boleh membawa kendaraan bermotor,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya melarang mobilitas pejabat. Akan tetapi, mengatur penggunaan kendaraan aparatur sipil negara (ASN) secara lebih ketat untuk mendorong efisiensi.

“Ya, kalau diantar boleh. Tapi tidak boleh parkir, kira-kira begitu. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional,” ucapnya.

Farhan menegaskan, langkah itu diambil sebagai respons atas meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar, gas dan energi non subsidi yang terjadi secara signifikan.

“Nah ini semua ya, bahan bakar, gas maupun minyak non subsidi itu naiknya luar biasa. Sangat signifikan. Artinya kita harus melakukan efisiensi operasional yang sangat luar biasa,” ujar dia.

Selain pembatasan kendaraan dinas, pihaknya juga akan memperketat penerapan work from home (WFH) bagi ASN. Sistem pengawasan berbasis real time, juga akan diperkenalkan guna memastikan efektivitas kerja pegawai.

“Kemudian juga WFH akan kami perketat. Kami insya Allah besok (Jumat), akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana bentuk pengawasan real time dari WFH tersebut,” jelasnya.

Farhan menambahkan, kebijakan efisiensi diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam penghematan energi dan operasional pemerintahan di tengah kondisi harga yang terus meningkat.

“Kita ingin memastikan, bahwa efisiensi operasional melalui efisiensi energi ini terlihat jelas. Karena harganya makin tinggi, barangnya pun makin langka,” tandas dia.***