Defisit APBN Dinilai Masih Aman, Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Bansos dan Kenaikan Pajak

INILAHKORAN, Bandung – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Fitra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa kondisi Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih dalam batas yang sangat aman.

Menurutnya, defisit sebesar Rp21 triliun atau setara 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.

"Defisit masih jauh dari batas target 2,53 persen, sehingga kondisi fiskal relatif aman dan terkendali," ujar Fitra Faisal Hastiadi dikutip dari RRI.co.id.

Fitra menegaskan, masyarakat tidak perlu cemas terhadap kemungkinan pemangkasan bantuan sosial atau kenaikan tarif Pajak. Pasalnya, defisit yang terjadi saat ini masih tergolong ringan dan belum menimbulkan tekanan langsung terhadap perekonomian rakyat.

Alih-alih melakukan pengetatan fiskal, Pemerintah justru mengambil langkah ekspansif dengan menyalurkan stimulus sebesar Rp24,4 triliun. Dana ini diarahkan untuk mendukung kelompok rentan dan para pekerja bergaji rendah.

“Pemerintah justru mengucurkan stimulus Rp24,4 triliun untuk bantu masyarakat rentan dan pekerja bergaji rendah,” ungkap Fitra.

Ia menjelaskan bahwa strategi fiskal pemerintah telah dirancang dengan cermat, termasuk melalui arahan Presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi belanja negara.

Setiap kementerian dan lembaga diwajibkan melakukan realokasi anggaran ke sektor-sektor produktif.

"Efisiensi belanja negara sudah diarahkan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 kepada seluruh instansi," jelasnya.

Fitra juga menyoroti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada persoalan domestik, tetapi juga sudah mengantisipasi dampak dari dinamika global seperti konflik Iran-Israel yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Menurutnya, APBN tahun ini telah disiapkan sebagai instrumen utama dalam menghadapi guncangan eksternal, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mengakomodasi peluang dari lonjakan harga komoditas yang mendongkrak penerimaan pajak dan ekspor.***