Ditemukan Dugaan Korupsi, KPK Rekomendasikan Hal Ini pada Program MBG

INILAHKORAN, Bandung - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) saat ini merekomendasikan beberapa hal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KPK merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, hal ini guna mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

KPK juga merekomendasikan peninjauan kembali mekanisme bantuan pemerintah, termasuk struktur biaya dan rantai pelaksanaan agar tidak menimbulkan praktik rente serta menjaga kualitas layanan.

rekomendasi lainnya dari KPK meliputi penerapan pendekatan kolaboratif dengan memperkuat peran pemerintah daerah, memperjelas SOP dan standar layanan dalam penetapan mitra, serta memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tidak hanya itu, KPK juga mendorong penguatan pengawasan keamanan pangan melalui pelibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM, serta pembangunan sistem pelaporan keuangan yang baku untuk mencegah penyimpangan.

KPK menekankan pentingnya penetapan indikator keberhasilan program yang terukur, disertai pengukuran awal sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan.

Hal ini dilakukan KPK pada program MBG usai KPK menemukan delapan dugaan korupsi dalam program tersebut.

Di mana dalam laporannya MBG mendapat suntikan dana Rp71 triliun di tahun 2025 yang kini anggaran dana menjadi Rp171 triliun di tahun 2026.***