DPRD Jabar Harap Ada Solusi dari Pelaksanaan PPKM Darurat

INILAH, Bandung - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Tobias Ginanjar mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berdampak besar bagi perekonomian masyarakat karena aktivitasnya terpaksa terhenti.

Akibatnya, pekerja sektor informal kebingungan lantaran pendapatannya menjadi menurun atas kebijakan tersebut. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian bersama pemerintah guna mencari solusi dalam menyikapi persoalan tersebut. Mengingat jumlah masyarakat yang terdampak, sangat banyak.

"Banyak para pekerja di sektor informal yang ketika mereka berjualan dengan berkeliling pendapatannya menurun seiring turunnya aktivitas masyarakat yang terjadi. Ini yang menjadi perhatian yang harus kita pikirkan bersama kedepan. Karena memang sektor informal ini sangat banyak, sehingga kita tidak bisa meminta mereka untuk terus berdiam diri di rumah tanpa memberikan solusi terkait penghasilan mereka," ujarnya belum lama ini.

Baca Juga : BPBD Jabar Bangun Tenda Serbaguna di RS Rujukan Covid-19

Terlebih, diakuinya pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Barat sejauh ini masih belum maksimal karena menekan mobilitas masyarakat terbilang sulit. Sebab mayoritas masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat adalah pekerja sektor informal. Menurutnya, perlu kajian matang agar upaya yang dilakukan pemerintah dapat membuahkan hasil, dalam meminimalisir penularan Covid-19.

"Sehingga mau tidak mau mereka harus keluar rumah untuk menghidupi ekonomi mereka. Karena kalau mereka tidak keluar rumah tentunya mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan," jelasnya. (Yuliantono)

Baca Juga : Pemprov Jabar Mulai Sebar Bansos Beras untuk Warga Terdampak PPKM Darurat